Pesisir Selatan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar pada Rabu (3/9/2025) berlangsung khidmat. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Nasrianto, diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat untuk menyampaikan pandangan fraksi. Dalam pidatonya, Nasrianto membuka dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya kegiatan penting tersebut.
“Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam ruang rapat ini untuk mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Nasrianto.
Ia juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengingatkan bahwa ilmu dan teknologi yang dirasakan saat ini merupakan buah dari perjuangan beliau membawa umat dari zaman kebodohan menuju peradaban modern.
Dalam kesempatan tersebut, Nasrianto menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPRD Pesisir Selatan menyambut baik proses pembahasan perubahan APBD. Menurutnya, pembahasan yang telah dilakukan merupakan momentum untuk menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di daerah.
“Kami berharap pembahasan nota pengantar Ranperda kemarin dapat diimplementasikan sesuai harapan. Semoga perda ini menjadi landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Pesisir Selatan,” tambahnya.
Tidak hanya soal anggaran, Fraksi Gerindra juga menyampaikan rasa belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas insiden demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk di Pesisir Selatan pada 1 September 2025 lalu.
“Atas nama Fraksi Gerindra, kami mengajak semua pihak untuk berbenah dan beritikad baik dalam menjalankan tugas, khususnya rekan-rekan sesama anggota DPRD dari berbagai fraksi,” tegas Nasrianto.
Ia menyebutkan, sesuai instruksi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto, setiap anggota DPR maupun DPRD harus hadir bersama rakyat. Hal itu diwujudkan dengan mendengar keluh kesah masyarakat secara langsung.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah. Setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, dan ucapan yang pantas serta dapat diterima oleh rakyat,” ucap Nasrianto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan agenda rutin daerah dalam sistem pengelolaan keuangan. Proses ini wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.
Menurut Fraksi Gerindra, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna kali ini telah didasari dengan pertimbangan matang demi kebaikan semua pihak. Sikap hati-hati yang ditempuh selama pembahasan diyakini sebagai langkah strategis menuju kesejahteraan masyarakat.
“Atas dasar itu, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Nasrianto menegaskan.
Meski begitu, Fraksi Gerindra tetap memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah daerah sebagai catatan dalam pelaksanaan anggaran.
Pertama, pemerintah daerah diminta untuk menggunakan anggaran sesuai dengan manfaat dan kebutuhan daerah agar tepat guna serta berdaya guna.
Kedua, kritik dan saran dari seluruh fraksi di DPRD diharapkan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penggunaan anggaran.
Ketiga, pemerintah daerah juga disarankan untuk memberikan teguran keras kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pelaku ekonomi yang tidak bekerja maksimal dalam mendukung pembangunan daerah.
Keempat, Fraksi Gerindra menekankan agar roda pemerintahan daerah tetap stabil dan selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi dalam pelaksanaan APBD.
Kelima, pemerintah daerah diingatkan untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Fraksi Gerindra menilai, peluang kerja dan usaha yang semakin sempit membuat masyarakat semakin terhimpit dalam kesulitan.
Selain itu, Nasrianto menekankan pentingnya fokus pemerintah daerah pada percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan. Hal ini dinilai dapat menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasakan dampak nyata dari pembangunan,” imbuhnya.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra berharap perubahan APBD 2025 benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Pesisir Selatan.
“Kami yakin, dengan niat yang tulus dan pengelolaan yang baik, perubahan APBD ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat Pesisir Selatan yang lebih sejahtera,” tutup Nasrianto.