Padang — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dani Sopian menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (22/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di auditorium kantor BPK Perwakilan Sumbar di Padang itu turut dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, serta sejumlah kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Penyerahan LHP LKPD tahun 2024 ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa opini yang diberikan bukan jaminan tidak adanya kecurangan, namun menjadi indikator bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Sudarminto Eko Putra, juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.
“Harapan kami, temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan ini segera ditindaklanjuti demi peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengungkapkan rasa syukur atas diterimanya LHP LKPD 2024, serta menyampaikan komitmen Pemkab Pessel untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
"Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan keuangan daerah ini dengan baik dan tepat waktu," katanya.
Ia juga berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah Pemkab Pessel dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Dani Sopian, keterlibatan DPRD sebagai unsur pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anggaran digunakan sebagaimana mestinya.
“Kami di DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK agar keuangan daerah kita lebih sehat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun.
Dabi berharap dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Pesisir Selatan dapat terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang.
Acara penyerahan LHP ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan lembaga BPK, serta momen evaluasi kinerja pengelolaan keuangan publik.
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam kesempatan itu juga terlihat berkomitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Selain penyerahan LHP, BPK juga memberikan arahan umum terkait penguatan sistem pengendalian intern dan efisiensi belanja daerah.
Dalam sesi foto bersama, Bupati Pesisir Selatan dan Wakil Ketua DPRD tampak menerima dokumen LHP secara langsung dari Kepala Perwakilan BPK Sumbar.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara penerimaan LHP yang menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh masing-masing pemerintah daerah.
Seluruh peserta diingatkan kembali tentang pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan maksimal 60 hari sejak diterimanya laporan.
Dengan diterimanya LHP ini, Pemkab Pessel akan segera menggelar rapat internal bersama OPD terkait untuk merancang aksi tindak lanjut.
DPRD Pesisir Selatan, menurut Dani, juga akan menjadwalkan pembahasan khusus sebagai bentuk pengawasan atas implementasi hasil audit tersebut.
BPK Perwakilan Sumbar berharap seluruh pemerintah daerah menjadikan LHP ini sebagai alat perbaikan, bukan sekadar formalitas.
Dukungan penuh dari seluruh stakeholder daerah akan menjadi kunci suksesnya pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan BPK diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang semakin profesional dan bertanggung jawab.