DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemda Terhadap Pandangan Umum Fraksi

Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemda Terhadap Pandangan Umum Fraksi


Painan, CanangNews
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah terkait pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel terhadap 2 Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kamis (17/6), di gedung DPRD.


Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Aprial Habas, SH, MH, dihadiri oleh Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati, Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si, Asisten III, Hamdi dan anggota Forkopimda.


Dalam jawabannya, berkaitan dengan pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Aprinal Tanjung tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektifitas belanja daerah, Rudi Hariyansyah menyampaikan, pemerintah daerah akan terus berupaya menggali sumber-sumber PAD serta meningkatkan kualitas belanja untuk pelayanan dan pembangunan yang lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Diantaranya melalui program sekolah gratis dan peningkatan dana talangan kesehatan.


"Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan, kami akui dalam kondisi Pandemi Covid 19 telah terjadi penurunan kontribusi PAD, dengan rincian, target dan capaian pendapatan dijabarkan pada Lampiran dokumen Ranperda yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan kami akan berupaya terus meningkatkan PAD secara optimal," katanya.



Selanjutnya, mengenai beberapa persoalan yang disampaikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, Rudi Hariyansyah menjelaskan, dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pemerintah daerah berupaya untuk melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui diskusi publik atau FGD yang dilakukan saat penyusunan naskah akademik Ranperda dan juga berharap Pansus DPRD dapat mempertajam dalam diskusi publik dengan masyarakat sesuai esensi dari rancangan Perda yang disusun.


Kemudian untuk kelanjutan kegiatan relokasi RSUD M. Zein Painan, pemda berkeinginan melanjutkan pembangunannya, setelah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan dibentuknya Tim Percepatan Penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD M. Zein Painan.


Sedangkan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020, merupakan sisa belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Sisa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan sisa belanja kegiatan lainnya. Kedepannya Pemerintah Daerah akan berupaya memaksimalkan realisasi belanja untuk mengurangi nilai SiLPA.


Selain itu, proses rekrutmen pejabat yang akan menduduki jabatan Eselon II, dilakukan dengan asessment dan uji kompetensi melalui Panitia Seleksi dan untuk Jabatan Eselon III dan IV melalui Baperjakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas ASN tersebut.


Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Jamalus, Rudi Hariyansyah mengatakan, pemda menciptakan strategi baru dan inovasi guna menggali potensi pendapatan, serta berupaya untuk mendapatkan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.


Berkaitan dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 tahun 2020, berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.


Pemerintah Daerah melalui Dana Belanja Tidak Terduga telah merealisasikan belanja sebesar Rp. 35.355.440.225 yang terdiri dari Bantuan Tunai Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp 27.031.200.000 dan Penanganan dampak Wabah Covid-19 sebesar Rp. 8.324.240.225. Kemudian untuk Penanganan Covid-19 dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp. 14.940.590.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.587.162.607.


Selanjutnya, terkait dengan tanggapan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dapat dijelaskan bahwa penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


"Demikian jawaban pandangan umum ini kami sampaikan, agar Ranperda yang telah diajukan itu dapat sesegera mungkin disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," harapnya. (can)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama