"Nagari
kami 90 persen penduduknya bertani. Akan terasa sekali jika irigasi ini yang
rusak. Kini 300 hektar lebih sawah tak tergarap," ungkap Walinagari Lurah
Ampalu, Ais Surya, Kamis (22/4/2021).
Kepada
Anggota Dewan Perwakilan Daeerah Republik Indonesia (DPD RI) H Leonardy
Harmainy Dt Bandaro Basa SIP MH, Walinagari mengungkapkan, sawah yang tak
digarap itu sebagiannya yang dikonversi menjadi ladang jagung. Tentu banyak
warganya yang kehilangan mata pencaharian.
Ais
Surya menjelaskan, pertama irigasi Korong Sikilir yang bendungannya rusak.
Irigasi itu mengairi 25 hektar sawah.
Lalu
pada pertengahan tahun 2019, giliran irigasi Sawah Aru yang rusak. Irigasi ini
mengairi sawah seluas 300 hektar. Bahkan sawah di Kota Pariaman pun terdampak.
Irigasi
Sawah Aru itu, katanya yang rusak adalah saluran sepanjang 60 meter. Jembatan
airnya juga rusak.
"Saluran
irigasi ini memiliki jembatan air karena melintasi sungai. Hingga kini belum
diperbaiki. Akibatnya dirasakan masyarakat kami," ujar Ais Surya.
Menurut
Ais Surya, berdasa informasi yamg didapatnya, irigasi Sawah Aru merupakan
kewenangan Dinas PSDA Sumbar. Dia telah membuat proposal ke Dinas PSDA Sumbar,
namun hingga kini belum ada realisasi. Alasannya, terkendala Covid-19, banyak
anggaran yang direfocussing.
"Besar
harapan kami, kedatangan bapak ke nagari kami membawa berkah. Ada jalan yang
tampak oleh bapak agar irigasi yang rusak itu segera dapat diperbaiki. ini
harapan umum dari masyarakat kami," ujarnya.
Juga
dikatakannya, bencana banjir juga menghantui nagarinya. Terutama Korong Guguak.
Sepanjang 7 kilometer perlu dinormalisasi agar banjir tidak terjadi lagi.
Menanggapi
hal ini, Senator Leonardy menegaskan untuk soal irigasi dan bendungan memang
sebaiknya ke PSDA Sumbar jika sawah yang dialirinya sangat luas.
Leonardy
akan coba memfasilitasi ke PSDA. Diajak orang PSDA ke VII Koto Sungai Sariak
untuk melihat bendungan Sawah Aru dan Batang Paraman. Sekalian meliihat Batang
Mangoi.
Dengan
melihat kondisi lapangan, orang PSDA bisa membuat perencanaan beserta
anggarannya (detailed engineering design/DED). Jika sudah DED ini, akan lebih
mudah merealisasikan usulan normalisasi di Batang Paraman Gadang dan Batang
Mangoi.
"Jika
belum ada DED, berapapun banyak usulan, akan sulit direalisasikan,"
tegasnya.
Untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Lurah Ampalu, Leonardy
menyarankan agar nagari mulai memikirkan
pembibitan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan luas nagari 19
kilometer persegi lebih, banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan
ekonomi masyarakat.
Leonardy
menyarankan untuk menghitung luas lahan dan kebutuhan bibit. Pembibitan saja
sudah membuka lapangan kerja. Apalagi setelah bibit siap ditanam.
"Ketika
panen, nagari lewat Bumnag membeli hasil tanaman masyarakat, untuk menjaga
harga tidak anjlok seperti jika dibiarkan pedagang yang mengambilnya. Artinya
nagari sudah membantu perekonomian warganya," ujar Senator asal Sumbar
itu.
Perlu Dimekarkan
Waliangari
Ais Surya memaparkan, nagarinya merupakan yang paling banyak korongnya. Ada 15
korong di Lurah Ampalu.
Luas
nagari ada seperempat luas Kota Pariaman. "Nagari kami luasnya 19
kilometer persegi, sementara Kota Pariaman luasnya 79 kilometer persegi. Perlu
dimekarkan," ungkapnya.
Pemekaran
menjadi harapan selanjutnya dari masyarakat Lurah Ampalu. Sebab masyarakat
Korong Guguk harus menempuh jarak 7 kilometer untuk berurusan ke kantor
walinagari.
"Persyaratan
sudah kami lengkapi dan telah diserahkan ke DPMD Padang Pariaman. Namun belum
ada kepastian apakah Lurah Ampalu bisa dimekarkan atau tidak," urainya.
Menurut
Leonardy, Lurah Ampalu memang sudah seharusnya dimekarkan. Tujuannya
mempercepat pembangunan dan mendekatkan layanan.
Jika
perlu dimekarkan lebih dari dua. Namun terhalang oleh jumlah KK. "Kita
akan dorong agar pemekaran bisa terlaksana. Kita berdoa pemekaran segera
terealisasi," harap Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu. (*/ZT)
Posting Komentar