 |
| Sidang paripurna DPRD Bukittinggi, Selasa 28 April 2026 (**) |
Bukittinggi, Canangnews--DPRD Kota Bukittinggi menyerahkan 147 poin rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (28/4).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengatakan LKPJ merupakan instrumen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menjelaskan, DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) guna membahas laporan tersebut secara mendalam.
“Pembahasan dilakukan bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait hingga menghasilkan rekomendasi strategis yang disepakati dalam rapat paripurna internal,” ujar Syaiful.
Juru Bicara Pansus, Dedi Fatria, menyebutkan ratusan rekomendasi itu mencakup berbagai sektor. Pada bidang pendidikan, DPRD menekankan pentingnya pemerataan akses sekolah, penanganan anak putus sekolah, hingga penguatan muatan lokal berbasis budaya.
Sementara di sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan sarana dan prasarana layanan serta penguatan program pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, khususnya terkait penanganan banjir. DPRD meminta pemerintah kota memperbaiki sistem drainase, memastikan ketersediaan air bersih, serta meningkatkan kualitas jalan dan penerangan umum.
Selain itu, sektor pariwisata turut menjadi perhatian. DPRD mendorong konsistensi kalender event serta penguatan promosi digital untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menindaklanjuti catatan strategis tersebut.
“Setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi ini karena akan menjadi bagian evaluasi pada LKPJ tahun berikutnya,” kata Ramlan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025 sekaligus arah perbaikan kebijakan ke depan. DPRD berharap rekomendasi yang diberikan dapat mendorong pembangunan Bukittinggi yang lebih terukur, responsif, dan berdaya saing.
(KH)