Painan -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kehadiran Ketua DPRD tersebut menjadi bagian dari komitmen legislatif daerah dalam menyinergikan kebijakan pusat dan daerah demi percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Rakornas ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, bersama jajaran kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif daerah secara bersamaan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengikuti arah kebijakan nasional serta memastikan bahwa program-program strategis pusat dapat diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tersebut diikuti oleh sebanyak 4.011 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, baik kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga unsur forkopimda. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah bersama, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang merata.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rakornas tersebut. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh peserta Rakornas bahwa Indonesia dibangun atas pengorbanan besar rakyat. Oleh karena itu, seluruh pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Negara ini yang sekarang ada dalam kendali kita dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa bahwa keberadaan kita adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tetapi harus kita buktikan dalam tindakan nyata,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah dan pimpinan lembaga legislatif untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, menilai pesan Presiden sangat relevan dengan kondisi daerah yang membutuhkan kepemimpinan yang jujur, berpihak kepada rakyat, dan berorientasi pada hasil nyata.
Selain menekankan soal pengabdian kepada rakyat, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah nasional yang dinilai masih menjadi masalah serius di berbagai daerah. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah kecil, melainkan sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai sebuah gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Gerakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat juga akan memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota di Indonesia pada tahun 2026. Proyek ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi, sehingga tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan energi bagi daerah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menyambut baik kebijakan nasional tersebut. Menurutnya, program waste to energy sangat relevan untuk diterapkan di daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain isu pengelolaan sampah, Presiden Prabowo juga memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai bagian dari upaya memperindah lingkungan permukiman rakyat. Presiden menilai penggunaan atap seng yang meluas di berbagai daerah membuat kawasan permukiman terasa panas dan kurang estetis.
Melalui proyek gentengisasi, pemerintah mendorong penggunaan material atap yang lebih ramah lingkungan, nyaman, dan memiliki nilai estetika yang lebih baik. Presiden berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hunian rakyat sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan indah.
Gagasan tersebut mendapat perhatian serius dari para peserta Rakornas, termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menilai bahwa program gentengisasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan pesisir.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan modern dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia secara merata.
Transformasi bangsa yang dimaksud mencakup transformasi ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Presiden menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah menilai bahwa arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden sejalan dengan kebutuhan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD Pesisir Selatan siap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan program nasional, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Darmansyah, kehadiran unsur legislatif daerah dalam Rakornas ini sangat penting untuk memahami secara langsung kebijakan strategis pemerintah pusat. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan secara lebih tepat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyatakan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap hasil Rakornas dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program konkret di tingkat daerah.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan kehadiran Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah bersama Bupati Hendrajoni dalam Rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Komitmen ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan di masa mendatang.