Secara Virtual Wabup Inhu Junaidi Ikuti Rapat Strannas Bersama KPK

Canang Riau
0


INHU canangnews.com - Melalui zoom meeting, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Drs. H. Junaidi Rachmat. M. Si bersama sejumlah jajaran ikuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sektor Bantuan Sosial, dari ruang VIP. Lt. 4 Kantor Bupati, Selasa (5/09/2023).


Mendampingi Wabup, hadir Kepala Inpektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Boyke David Elman Sitinjak, SE., M.Si, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Saiful Bahri, S. Sos, Dinas Sosial Drs. Nursisman.

Rapat Stranas PK yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini turut melibatkan sejumlah unsur Kementerian terkait, Kepala Daerah dan Kadis Sosial se_Indonesia.


Pembahasannya fokus pada hal terkait aksi utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos).


Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan rapat bersama instansi rapat sekitar satu bulan yang lalu.


"Dari Menteri Sosial meminta pemadanan data kembali dengan dukcapil untuk memastikan NIK dan berikutnya dilakukan pemadanan data dengan BPJS Tenaga Kerja dan pemadanan data dengan BKN untuk menghindari ASN maupun pemilik upah diatas upah minimum kabupaten menerima bansos," terang Nainggolan.


Sementara pemadanan dengan dirjen Kemenkumham, kata dia untuk melihat apakah ada pemerima bansos yang juga didaftarkan sebagai pengurus dari perusahaan/yayasan atau perkumpulan yang dipinjam namanya.


Selanjutnya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menghimbau sekaligus berharap kepada pemerintah daerah agar memperbaiki dan menindaklanjuti data, karena data dari pemerintah daerah adalah data yang terbaik dan update.


"Oleh sebab itu pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah untuk segera memeriksa agar pemerintah pusat mendapat data yang terbaik dan bantuan sosialnya tepat pada sasaran," jelasnya." ( Samsul/ roli )


Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(50)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top