Parit Malintang, CanangNews - Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman Drs Rahmang MM membuka Rapat Harmonisasi Program Destana dan Jalur Evakuasi Bencana di Aula Kantor Bupati - Parit Malintang, Selasa (22/6/2021).
Dalam kata sambutannya, Wabup Rahmang mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu daerah yang lengkap jenis kebencanaannya. Sesuai dengan Dokumen Kajian Resiko Bencana Padang Pariaman meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami.
Mengingat banyaknya jenis bencana di daerah ini, ulasnya, maka dibutuhkan perhatian ekstra dari seluruh pihak secara bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana.
“Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Pengawasan yang kita lakukan yakni pengawasan terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. Pemerintah mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak terkait dalam kebencanaan ,untuk turut bersama-sama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan partisipasi dan peran aktif komunitas dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan yang terpenting adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dan usahapenanggulangan bencana agar masyarakat yang tinggal diPadang Pariaman mengerti tanda adanya bencana, penanggulangannya dan selamat dari bencana.” ujar Rahmang.
Ia menambahkan, rapat harmonisasi ini juga merupakan momentum yang tepat bagi satuan pelaksana penanggulangan bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi.
"Kita tahu bahwa bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi. Namun, kita bisa melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana itu," katanya lagi.
Rapat pada hari ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan dan membangun kesadaran seluruh elemen pemangku kepentingan bencana terhadap pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana.
“Besar harapan kami semoga dengan acara rapat harmonisasi ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Rahmang mengakhiri.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman Budi Mulya ST MEng melaporkan, rapat harmonisasi program destana dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan sekaligus perencanaan replikasi pada nagari-nagari lainnya dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Perencanaan jalur evakuasi yang dibutuhkan pada daerah potensi bencana sebagai upaya pengurangan resiko bencana / mitigasi.
“Kabupaten Padang Pariaman memiliki 10 Nagari / Desa Tanggap Bencana (Destana), di antaranya Gasan Gadang, Malai V Suku, Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir, Pilubang, Kurai Taji, Sunua Barat, Ulakan, Manggopoh Palak Gadang dan Tapakis. Saat ini sudah terpasang papan informasi di kesepuluh destana yang telah dibentuk di Kabupaten Padang Pariaman.
“Untuk Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman, BPBD telah melakukan pengecekan dan penyempurnaan data, termasuk jalur evakuasi, lokasi tempat evakuasi sementara dan akhir (TES dan TEA) serta sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah (OPD )yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk jalur evakuasi, BPBD telah melakukan survey dan terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan kondisi jalur serta fiksasi lokasi TES dan TEA pada tiap Nagari di sepanjang pesisir pantai,” terangnya.
Ia juga menambahkan BPBD juga akan dilakukan finalisasi untuk Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami, dan segera dilaporkan kepada BNPB. BMKG akan melakukan Sekolah Lapangan Gempa pada bulan Juni ini dan telah melakukan dorongan lain untuk kesiapsiagaan bencana yaitu menghibahkan alat WRS terbaru untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan DESTANA menjadi indikator utama untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang harus dilaksanakan. Diupayakan untuk simulasi terhadap Dokumen Renkon guna mengetahui kemutakhiran data yang dibuat dan pengaplikasian langsung dari yang telah dilaksanakan.
Senada dengan itu, Fungsional Perencana Ahli Madya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Diah Rahmatini mengatakan, Padang Pariaman termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana baik bencana geologi maupun hidrologi karena daerah yang diapit oleh tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.
“Program akan lebih didetilkan oleh BNPB dan akan ada pendanaan sebagai dana pendampingan oleh World Bank untuk Program Harmonisasi Pencegahan Tahun 2020-2024. Penyusunan rencana evakuasi harus memperhatikan standar yang semestinya agar bisa lebih aplikatif ketika digunakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra Eni Supartini MM mengatakan, Program Pencegahan yang didanai oleh World Bank menjadi salah satu program yang harus segera dilaksanakan. Program mencakup Penguatan Kelembagaan, Penyempurnaan Informasi Risiko, Penguatan budaya sadar bencana untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat. (R/ZT)
