Aprial Habas, SH, MH Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan
Painan, CanangNews - Opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diperoleh Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Penyampaian Opini dengan predikat WTP tersebut dilaksanakan secara virtual oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar, Yusnadewi, Jumat (7/5)
Penyampaian opini predikat WTP dihadiri oleh Bupati Pessel Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Wakil Ketua DPRD, H. Aprial Habas, SH, MH, pada kesempatan itu juga hadir Pj. Sekda, Emirda Ziswati, Plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten III Hamdi, serta sejumlah pejabat daerah di Gedung Video Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pessel.
Untuk diketahui, opini predikat WTP tersebut telah tujuh kali berturut-turut diperoleh Pessel.
Aprial Habas mengaku bangga atas capaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja makin giat lagi.
"Predikat WTP mesti dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif, maupun di legislatif agar bekerja lebih baik lagi, paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan selurus-lurusnya," sebutnya.
Sementara itu, Rusma Yul Anwar bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selalu mendapat opini WTP, tahun ini.
Lebih lanjut, Rusma Yul Anwar menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah agar tetap berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan.
"Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pada kesempatan itu, Yusnadewi mengatakan, berhasilnya Pessel meraih WTP berturut-turut, menunjukan bahwa pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
Perolehan opini WTP, menurutnya, merupakan capaian minimal, tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.
"Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,"tutupnya. (can)
