Bupati Ali Mukhni me-launching PPK - BLUD 25 Unit Puskesmas
Sicincin, CanangNews – Secara serentak, 25
unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Padang Pariaman di-launching sebagai Pola Pengelolaan
Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh. Launching atau peresmian dilakukan oleh Bupati Ali Mukhni bertempat
di Puskesmas Sicincin, Senin (30/10/2017).
Dengan ditetapkannya sebagai PPK-BLUD, puskesmas se-Kabupaten Padang
Pariaman menerapkan, dapat dipastikan akan terjadi peningkatan pelayanan
kesehatan di masyarakat. Sebab PPK-BLUD menjadikan puskesmas mandiri dalam
memanajemen keuangannya.
Pada kesempatan itu Bupati Ali Mukhni mengatakan, meskipun menjadi daerah
yang keenam menerapkan PPK-BLUD, tetapi Padang Pariaman langsung menerapkan
sistem pengelolaan anggaran secara mandiri itu di seluruh puskesmasnya.
Artinya, dia yakin Padang Pariaman masih unggul dalam komitmen pelayanan
kesehatan.
“Masalah pelayanan kesehatan di Padang Pariaman ini tidak usah diragukan
lagi. Kami sudah jalankan Program Padang Pariaman (Papa) Sehat Sejak 2014.
Layanan yang diberikan beragam. Salah satunya kunjungan rumah oleh Bidan Desa
kami,” kata Bupati peraih Penghargaan Ksatria Bhakti Husada itu.
Kata Ali Mukhni, berkat Program Papa Sehat yang digagasnya, Padangpariaman
menjadi daerah pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Untuk itu,
dia berharap setelah diterapkannya PPK-BLUD, Puskesmas dapat lebih meningkatkan
pelayanan, sehingga menjadi yang terbaik di Indonesia.
“Sebelum ada kebijakan sendiri dalam anggaran, Puskesmas di Padang Pariaman
sudah sangat baik dalam pelayanannya. Tentu BLUD ini dapat memberikan pelayanan
yang prima nantinya, karena Puskesmas bisa menjalani program tanpa tergantung
pada kebijakan APBD,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Aspinuddin mengatakan, PPK-BLUD
merupakan sistem yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk dapat menerapkan BLUD itu, Puskesmas harus memenuhi syarakat
yang ditetapkan. Yakni syarat substantif, teknis, dan administratif.
“Untuk menjadikan Puskemas BLUD tidaklah mudah. Sebab tiga syarat yang
diberikan benar-benar dipastikan terpenuhi,” ujar Aspinuddin.
Aspinuddin mengatakan, rata-rata Puskesmas di Padangpariaman sudah baik
dalam pelayanan dan fasilitas. Bahkan, dia memastikan seluruh Puskesmas di
Padangpariaman sudah terakreditas tahun 2018 mendatang.
“Mulai tahun 2016 hingga 2017, kami targetkan akreditasi 15 Puskesmas.
Sedangkan 10 Puskesmas yang tersisa diakreditasi 2018 mendang,” ujar mantan
Dirut RSUD Padangpariaman itu.
Aspinuddin berharap, setelah diterapkan PPK-BLUD, Puskesmas dapat
menjalankan manajemen dengan baik. Sebab, BLUD bisa membuat Puskemas memenuhi
segala kebutuhannya secara mandiri. Baik dari segi sarana/prasarana ataupun
sumber daya manusia (SDM).
“Jadi dengan kemandirian dalam pengelolahan anggaran, kita inginnya
Puskesmas berinovasi,” kata Aspinuddi.
Kendati demikian, imbuh Aspinuddin, Puskesmas akan tertap dikontrol dan
dievaluasi dalam menjalankan BLUD tersebut. Artinya, apabila ditemukan
kesalahan, sistem BLUD di Puskesmas bisa dihentikan.
“Jadi tidak bebas begitu saja. Kontrol lebih ketat dalam menjalankan BLUD
ini,” tandasnya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumbar, Quanita Evari
Hamdiana mengatakan, bahwa sudah lima daerah di Sumbar yang menerapkan
PPK-BLUD. Yakni Padang, Pariaman, Sijunjung, Payakumbuh, dan Darmasraya. Jadi,
Kabupaten Padang Pariaman daerah keenam yang menerapkan PPK-BLUD.
“Diterapkannya PPK-BLUD di Padang Pariaman bukti komitmen kepala daerahnya
selalu meningkatkan layanan kesehatan. Membuat BLUD di Puskesmas tidaklah
mudah. Nyatanya, kami sudah sangat mendorong, tetapi belum seluruh daerah mampu
menerapkannya,” ujarnya.
Quanita mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007, dijelaskan bahwa pelayanan publik seperti Puskesmas, memang harus
diberikan fleksibilitas dalam pengelolahan keuangannya. Artinya BLUD yang
menjadikan Puskemas mandiri dalam memanajemen keuangan dapat menjadi solusi
segala permasalahan di Puskesmas.
“Hasil evaluasi kami, sangat banyak permasalahan yang terkait
dengan sumber daya di Puskesmas. Harapan kita, penerapan PPK-BLUD dapat menjadi
penggerak dalam meningkatkan pelayanan di Puskesmas,” katanya. (ZT)
