Serapan Anggaran 2016 Jauh Lebih Baik

 

 

 

PARITMALINTANG, Canangnews – Suatu kegiatan akan dianggap tidak ada jika tidak disertai laporan pelaksanaannya, termasuk penggunaan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Inspektorat Daerah akan mewajibkan pengguna anggaran mengganti dana yang terpakai kalau laporan kegiatan tidak memenuhi syarat.

 

Bupati Ali Mukhni sepertinya sangat menyadari hal ini. Oleh sebab itu, ia sangat memperhatikan pelaksanaan kegiatan pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Setiap minggu ia melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan semua pejabat pengguna anggaran.

 

“Alhamdulillah... untuk tahun 2016 serapan anggaran kita jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum” ujar Ali Mukhni kepada wartawan CanangNews sembari meminta agar menghubungi Hanibal  dan Budi Mulya untuk penjelasan lebih detail.

 

Ketika dihubungi, Sabtu (14/1/2017), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) H Hanibal SE MM mengemukakan, akumulasi laporan semua unit kerja di Pemkab Padang Pariaman telah mencapai 94,48 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp1.321.844.524814,40 atau 1,32 triliun rupiah.

 

“Saya berkeyakinan, laporan akhir akan mencapai di atas 96 persen. Sebab, masih ada laporan yang belum masuk seperti dari unit-unit kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan,” ujar pejabat yang sudah hampir 10 tahun mengepalai unit kerja keuangan Pemkab Padang Pariaman itu.

 

Ia menambahkan, di antara unit kerja yang memiliki kinerja keuangan terbaik adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan serapan anggaran 97,77 persen atau Rp252.261.268.657,00 dari total anggaran Rp258.019.962.906,33. Khusus untuk belanja modal Rp226.220.952.993,00 terserap 98,26 persen atau Rp222.285.465.773,00.

 

Hanibal menyebutkan, berkat perhatian yang serius dan intensif dari pimpinan daerah seperti Bupati Ali Mukhni, Wakil Bupati dan Sekdakab Jonpriadi, semua unit kerja bergerak cepat dan tersistem. Laporan keuangan harus masuk setiap bulan. Dengan demikian, tidak ada lagi kegiatan lembur menyelesaikan laporan keuangan menjelang tutup buku akhir tahun.

 

Prestasi terbaik di bidang kinerja anggaran ini, lanjut dia, tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi disertai reward atau penghargaan dari pemerintah pusat. Untuk prestasi anggaran tahun 2015 lalu, Pemkab Padang Pariaman memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp51,2 miliar.

 

“Di seluruh Indonesia hanya 73 pemkab / pemko / pemprov yang menerima DID 2016 di atas Rp50 miliar. Untuk tahun 2017 ini kita yakin akan menerrima DID lebih besar lagi atas kinerja anggaran 2016,” jelas pria kelahiran 17 Februari 1961 ini.  

 

Ada sejumlah kriteria utama untuk mendapatkan DID. Antara lain penetapan APBD tepat waktu, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, kinerja terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.

 

“Atas kinerja tahun 2015 kita memperoleh WTP Murni, dengan kata lain tanpa pengecualian atau paragraf penjelasan. Melihat kinerja tahun 2016, saya yakin Padang Pariaman akan mempertahankan Opini WTP Murni,” kata Hanibal yang didampingi Kepala Bidang Penagihan Hj Tripita Olina SH MM.

Dihubungi secara terpisah di Padang, Sabtu (14/1/2017) sore, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Budi Mulya ST MEng menyatakan rasa syukurnya atas kinerja terbaik unit kerja yang dia pimpin. “Ini semua tak terlepas dari pembinaan intensif Pak Bupati yang sangat suka melakukan peninjauan kegiatan ke-PU-an ke lapangan,” ujarnya.

 

Pengakuan keberhasilan tersebut tidak hanya datang dari Bupati Ali Mukhni. Ketika mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2017 di Batam, November lalu, lanjut Budi, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) malah menyatakan Dinas PU Padang Pariaman terbaik di Indonesia dalam kecepatan penyerapan anggaran.

 

Ganti nama tambah beban kerja

 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unit kerja yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan dan Aset (DPPKA). Seiring pergantian nama mulai awal tahun ini, beban kerjanya juga bertambah. Jika DPPKA terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang, BPKD terdiri dari satu sekretariat dan enam bidang.

 

Dalam hal ini, jelas Hanibal, selaku Kepala BPKD ia didukung oleh tim kerja yang handal. Mereka terdiri dari Sekretaris Drs Zainil (dengan tiga sub bagian) serta Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan Ardison SE, Kabid Penagihan Tripita Olina, Kabid Valerio Nova ST MSE MA, Kabid Aset Mardi S Sos MEc Dev, Kabid Perbendaharaan Taslim Leter SE Ak dan Kabid Akuntansi NeldaArliza SE Ak ME. Setiap bidang juga diperkuat tiga sub bidang. (Zast)