CANANGNEWS- Bencana hidrometeorologi belakangan ini memang sempat membuat sektor pertanian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, keteteran. Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Agam bergerak cepat dengan merealisasikan salah satu program yaitu optimasi lahan (Oplah) untuk memperbaiki ratusan hektar lahan yang sempat rusak.
Total seluas 387 hektar lahan pertanian yang mendapat sentuhan program tersebut. Seluruh pendanaannya berasal dari APBN Kementerian Pertanian dengan total anggaran mencapai Rp1,78 miliar.
"Program pembangunan sektor pertanian ini didanai melalui APBN Kementerian Pertanian sebagai upaya percepatan pemulihan lahan yang terdampak bencana," ujar Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Agam, Heri Prasetyo Wibowo.
Program pemulihan ini tidak hanya terpusat di satu tempat saja, melainkan menyebar luas ke sejumlah kecamatan yang mengalami kerusakan, mulai dari tingkat ringan hingga berat. Kawasan tersebut meliputi, Tanjung Raya, IV Koto, Palembayan, Lubuk Basung, Malalak dan Palupuah.
"Pengerjaan dilakukan dua tahapan. Tahap pertama sudah dikerjakan sejak 17 April dan tuntas pada 17 Juli 2026 dengan luas lahan 294 hektar. Tahap kedua dimulai pada 18 Mei dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada 18 Agustus 2026 dengan cakupan seluas 93 hektar," terangnya.
Pemerintah menetapkan anggaran sekitar Rp4,6 juta per hektar, di mana dana tersebut disalurkan langsung kepada kelompok tani menggunakan mekanisme swakelola.
Para petani sengaja dilibatkan secara langsung untuk memperbaiki sarana pertanian masing-masing. Skema ini dinilai sangat efektif untuk mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki yang kuat di kalangan petani.
"Dengan mekanisme swakelola, masyarakat bisa terlibat langsung. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan infrastruktur pertanian, tapi juga merata hingga ke wilayah yang kerusakannya relatif ringan," jelas Heri.
Keberhasilan program pemulihan ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Namun dengan kolaborasi terstruktur dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga para penyuluh pertanian dan petani di lapangan.
"Meski urusan administrasi penyuluh kini berada di bawah kendali pemerintah pusat, peran mereka di lapangan tetap diapresiasi sebagai garda terdepan yang mendampingi para petani," tukasnya.
