PAINAN -- Kehadiran Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Efrianto, dalam acara pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi perhatian tersendiri. Ia datang sebagai representasi lembaga legislatif yang memiliki mitra kerja langsung dengan sebagian besar OPD yang dikukuhkan.
Kehadiran tersebut menunjukkan dukungan DPRD terhadap langkah Bupati Hendrajoni dalam melakukan penyegaran birokrasi di awal tahun 2026.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, secara resmi mengukuhkan dan melantik 11 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Dinas Pendidikan, Senin (5/1/2026). Momentum ini menjadi bagian penting dalam penataan struktur pemerintahan daerah agar mampu menjawab tuntutan pembangunan.
Pengukuhan dilakukan terhadap pejabat yang menempati jabatan strategis pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi serta penguatan struktur pemerintahan daerah. Bupati menilai rotasi dan promosi adalah kebutuhan organisasi yang dinamis.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pelantikan ini bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan profesional. Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi orientasi utama setiap pejabat. Ia menginginkan birokrasi Pessel bergerak lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya
“Pejabat yang dikukuhkan hari ini diharapkan mampu bekerja secara profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan pemerintahan ke depan menuntut kerja yang cepat, tepat, dan kolaboratif,” ujar Hendrajoni. Pernyataan ini disambut tepuk tangan undangan termasuk Efrianto.
Bupati juga menyinggung pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif. Ia mengapresiasi kehadiran pimpinan DPRD khususnya Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tanpa dukungan DPRD, kata dia, program strategis daerah tidak akan berjalan optimal.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Yoski Wandri sebagai Kepala BKPSDM dan Gunawan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Selain itu, dr. H. Syahrizal Antony dikukuhkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.
Selanjutnya, Ihksan Busra dikukuhkan sebagai Sekretaris DPRD, posisi yang sangat vital dalam menjembatani kerja eksekutif dan legislatif. Afriman Julta dipercaya memimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sementara Wendi menakhodai Dinas Komunikasi dan Informatika.
Untuk sektor layanan dasar, Bupati melantik Agustina Rahmadani sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Ilham R diberi amanah sebagai Kepala Dinas Sosial P3A. Suhandri dikukuhkan sebagai Kepala BPKPAD yang mengelola keuangan daerah.
Kemudian, Salim Muhaimin dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Beriskhan sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Komposisi ini mencerminkan fokus Hendrajoni pada peningkatan SDM dan tertib administrasi kependudukan. Bupati meminta keduanya segera berlari dengan program prioritas.
Ketua Komisi 4 DPRD Efrianto menyatakan siap mengawal kinerja para pejabat baru. Menurutnya, komisi yang ia pimpin akan memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia berharap pelantikan ini tidak sekadar seremonial.
Efrianto secara khusus menyoroti pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi mitra utama Komisi 4. Ia menginginkan adanya terobosan pemerataan guru, peningkatan fasilitas puskesmas, dan perlindungan kelompok rentan. Harapan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati usai acara.
Bupati Hendrajoni mengingatkan para pejabat agar segera melakukan konsolidasi internal. Ia meminta seluruh program diselaraskan dengan visi misi pembangunan Pessel. Waktu adaptasi harus singkat.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Digitalisasi layanan, keterbukaan data, dan percepatan respon pengaduan masyarakat menjadi kata kunci. Wendi sebagai Kepala Diskominfo diminta memimpin agenda ini.
“Kepercayaan ini harus dijawab dengan kinerja nyata dan hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hendrajoni.
Bupati ingin setiap OPD memiliki indikator terukur. DPRD diminta ikut memantau.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati kembali mengingatkan soal integritas. Ia menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun. Komitmen anti korupsi disampaikan berulang.
“Tidak ada ruang bagi korupsi. Jika ada yang melanggar, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pesan keras bagi BKPSDM dan BPKPAD sebagai garda pengendali.
Wakil Bupati dan unsur Forkopimda turut memberikan ucapan selamat. Mereka berharap pejabat baru mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Pengukuhan ini diyakini memperkuat kepemimpinan Hendrajoni.
Prosesi pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta para kepala OPD. Gedung Dinas Pendidikan dipenuhi undangan dari berbagai unsur. Kehadiran Efrianto mempertegas kemitraan dua lembaga.
Bupati mengajak seluruh jajaran bekerja kolektif demi kemajuan Pesisir Selatan. Tahun 2026 disebut sebagai tahun akselerasi. Pejabat baru diminta fokus pada penurunan kemiskinan dan peningkatan PAD.
Ketua Komisi 4 DPRD Efrianto menilai komposisi pejabat cukup relevan dengan kebutuhan daerah pesisir dan pertanian. Ia optimis jika komunikasi berjalan baik, konflik kebijakan dapat diminimalisir. Ia memuji gaya kepemimpinan Hendrajoni yang terbuka.
Usai acara, sejumlah pejabat langsung menggelar rapat kecil dengan stafnya. Bupati memantau dari dekat. Efrianto terlihat berbincang dengan Salim Muhaimin membahas persoalan sekolah di Tapan dan Bayang.
Pelantikan dan pengukuhan 11 pejabat Eselon II ini akhirnya menjadi penanda babak baru pemerintahan Hendrajoni. Kehadiran Ketua Komisi 4 DPRD Pessel, Efrianto, memberi makna bahwa langkah eksekutif mendapat legitimasi politik. Masyarakat menunggu realisasi janji Bupati untuk menghadirkan birokrasi yang melayani dan berintegritas.
