Pekanbaru canangnews.com - Kamis 16 Okt 2025 PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu H. Syahruddin., S.Sos., MT hadir dalam Rapat Koordinasi Evaluasi APBD TA 2025 dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri DR. H. Bima Arya Sigiarto,. S.I.P., MA, dan dihadiri juga oleh Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bupati/walikota se-Provinsi Riau atau yang mewakili serta didampingi oleh OPD yang membidangi.
Ekspos dari Gubernur Riau memaparkan bahwa berdasarkan analisa dari BPS bulan ke bulan inflasi di Riau mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh naiknya harga Cabai yang cukup lumayan tinggi terutama di Kabupaten Indragiri hilir, Kampar, Dumai, Pekanbaru,
namun demikian kita mengambil langkah jangka panjang yaitu dengan program gerakan menanam cabai di berbagai kegiatan kunjungan serta berbagai bibit cabai di kegiatan car free day dan memerintahkan sekolah pertanian agar menggalakkan penanaman cabai di sekolah, jangka pendek nya dengan mengadakan Pasar murah di berbagai daerah,
kabupaten/kota terutama yang dampak inflasinya cukup tinggi Selain bahan pokok berupa cabai yang mengalami inflasi juga harga emas mengalami inflasi cukup tinggi di Riau. Sehingga dari dua Komoditi ini yang menyumbang cukup tinggi inflasi terutama di sembako maka dari itu diminta kepada kabupaten/kota untuk menggelar pasar murah di wilayah masing-masing untuk menekan inflasi agar stabil.
Adapun penyebab dari kenaikan tersebut yaitu salah satunya dari MBG yang mana semakin banyaknya pembukaan dapur SPPG maka akan banyak pula membutuhkan bahan pokok sehingga suplai and demand nya tinggi dari pasar akan mengakibatkan bahan pokok akan mengalami kenaikan.
Selanjutnya diminta kepada BPS dan Bank Indonesia untuk menghitung kembali laju inflasi terhadap pangan yang di pengaruhi MBG ini.
Setelah pemaparan inflasi Gubernur juga menyampaikan terkait APBD Tahun 2025 yang cukup berat di karenakan dari segi postur APBD Riau di Angka 9 Triliun dengan kondisi saat ini Masih akan menyelesaikan tunda bayar pihak ketiga sebesar hampir 1 triliun dan kabupaten kota sekitar 500 milyar,
ditambah dengan utang-utang yang lain hasil audit BPK sekitar 1,8 Triliun sehingga pemerintah provinsi mengambil kebijakan bahwa tahun ini fokus terhadap pembayaran tunda bayar pada pihak ketiga dan tidak ada pembangunan tahun 2025 ,
adapun langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk menjaga stabilitas ekonomi dunia usaha agar tidak timbul PHK dikarenakan perusahaannya mengalami tunda bayar oleh pemerintah, dengan tetap memperhatikan pendidikan dan kesehatan tetap jalan, infrastruktur terpelihara tidak ada jalan-jalan yang rusak parah lagi sehingga realisasi APBD provinsi pada saat ini hanya tercapai 60% dengan waktu hanya tinggal 3 bulan lagi.
Selanjutnya untuk APBD TA 2026 dengan adanya pengurangan sebesar 1.2 triliun pemerintah provinsi Riau mulai mengambil langkah-langkah untuk menjaga kestabilan keuangan daerah namun demikian akan tetap berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau yang menurun dikarenakan sumbangan pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau sangat tinggi dari APBD, untuk mendongkrak pendapatan Fiskal.
Besar harapan dari pemerintah pusat agar memberikan masukan kepada Kementrian Keuangan untuk mengambil kebijakan, bahkan ada kabupaten seperti Meranti yang hidup nya bergantung kepada dana transfer yang sebagian penduduknya dengan tingkat kemiskinan lebih dari 23%.
Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah agar dapat menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dukungan dari pemerintah pusat tutup GUBRI.
Selanjutnya pemaparan oleh wakil menteri dalam negri dengan menyediakan langkah pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dengan menghadapi tantangan krisis global serta ketidak pastian akan ekonomi dunia.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut pemerintah pusat telah mengambil langkah yaitu percepatan penyerapan APBD, Percepatan Realisasi PMA dan PMDN, realisasi infrastruktur, Pengendalian Harga bahan pokok, pencegahan ekspor/impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, menggali potensi di bidang peternakan, pertanian dan perikanan, meningkat UMKM serta mempermudah izin usaha.
Adapun langkah-langkah tersebut diambil semata-mata untuk menjaga kestabilan ekonomi negara dan daerah oleh sebab itu pemerintah akan mempertimbangkan terkait potensi tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di usaha Migas agar menjaga ekonomi masyarakat tempatan dengan peluang kerja yang tinggi di daerah nya dan dapat mendorong Ekonomi lokal akan meningkat.
Selanjutnya berdasarkan catatan provinsi Riau pertumbuhan ekonomi nya masih di bawah pemerintahan pusat yaitu di bawah 5%, untuk mendorong ini tentunya ada atensi khusus dari pemerintah daerah supaya berada diatas 5% dengan melaksanakan sembilan langkah tersebut.
Selesai sambutan dari Wamendagri kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh kabupaten/kota dengan kesimpulan bahwa pemerintah Pusat harus mempertimbang kan bagi daerah penghasil untuk tidak terdampak pemotongan dana transfer dari pusat."( Rolijan )