Bukittinggi, Canangnews- Pemerintah Kota Bukittinggi ingin upaya percepatan penurunan stunting di daerah ini diperkuat dengan kolaborasi semua potensi ada.
Hal demikian disampaikan Wakil Walikota Bukittinggi Ibnu Asis usai membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di ruang pertemuan di salah satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (29/7/2025).
Kota Bukittinggi mempunyai semua potensi untuk menurunkan stunting secara signifikan, dikarenakan adanya perangkat yang solid, kader yang aktif dan budaya gotong royong yang kuat.
Dikatakan, kunci untuk percepatan penurunan stunting itu adalah komitmen, kolaborasi dan konsistensi agar terwujud generasi Bukittinggi yang tumbuh sehat, kuat, cerdas dan berkualitas.
Menurutnya, Rapat Koordinasi (Rakor) ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi sebagai media refleksi dan perencanaan. Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong leading sektor yang tergabung dalam rapat koordinasi ini berbagi pengalaman yang ditemui di lapangan terhadap kendala yang dihadapi untuk mempercepat penurunan stunting, selanjutnya inovasi yang telah dilakukan sebagai bahan pembelajaran bersama.
Wawako Bukittinggi, Ibnu Asis menyampaikan, kenyataan sekarang di Kota Bukittinggi bahwa prevalensi stunting tahun 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia ( SSGI) berada pada angka 16,8 persen, hal itu menunjukan penurunan sebesar 3,3 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 prevalensi stunting Kota Bukittinggi adalah 20,1 persen.
"Kita harus berbicara pada suatu kenyataan bahwa sekarang prevalensi stunting di Kota Bukittinggi berada di angka 16,8 persen. Artinya, kalau kita kumpulkan orang sebanyak 10, maka bisa dipastikan 1 sampai 2 orang, mereka adalah stunting," ujarnya.
Disebutkan, Kalau ada 100 orang, maka bisa dipastikan 10 sampai 20 orang dia stunting. Tentu, ini perlu upaya serius secara bersama-sama dari stakeholder untuk memerankan peran masing-masing untuk menurunkan prevalensi stunting, setidaknya mencapai target yang ditentukan yakni 14 persen di tahun 2026, syukur-syukur bisa 10 persen.
Pemerintah Kota Bukittinggi tidak berpuas diri dengan penurunan prevalensi stunting itu, dikarenakan belum keseluruhan mengalami perubahan secara merata di semua kelurahan, dan masih terdapat keluarga berisiko stunting yang membutuhkan pendampingan.
Saat ini program pemberian makanan tambahan menjadi salah satu solusi agar keluarga berisiko stunting terhindar dari kasus stunting sehingga mempengaruhi prevalensi. Namun, upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dari hulu yakni 1000 Hari Pertama Kehidupan ( HPK), dimana edukasi diberikan kepada masyarakat sedini mungkin seperti ditujukan bagi pasangan pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan peserta didik di satuan pendidikan.
"Benar, pemberian makanan tambahan menjadi salah satu solusi. Tapi, kita ingin inovasi dilakukan lebih dini, pada 1000 Hari Pertama Kehidupan ( HPK). Pasangan calon pengantin diberikan penguatan materi mencegah lahirnya anak stunting, di sekolah kita harus pastikan anak-anak bebas dari stunting. Kita harus intervensi itu untuk percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bukittinggi Yessi Endriani Ramlan menuturkan, pihaknya mengajak seluruh komponen PKK dimulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung pencapaian program percepatan penurunan stunting.
Disebutkan, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada hanya satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serupa halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melainkan melibatkan lintas sektoral.
"Edukasi dan literasi tentang stunting ini ditujukan bagi masyarakat di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pasangan calon pengantin, ibu hamil, baduta, balita, remaja dan stakeholder lainnya," tutupnya.
(KH)