Padang, CanangNews - Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) didampingi oleh Sekretaris Daerah Rudy R Riilis dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) El Abdes Marsyam menunjukkan kegigihannya untuk melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, Jum'at (2/5/2025), di ruang pertemuan lantai II dinas itu di Kota Padang.
Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Padang Pariaman.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati JKA menekankan pentingnya pelebaran jalan provinsi yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau – Ketaping. Jalan ini merupakan jalur vital penghubung antara empat daerah: Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Pasaman Barat, namun saat ini dinilai terlalu sempit dan rawan kemacetan.
Bupati juga mendorong kelanjutan proyek pembangunan jalan lingkar Duku – Sicincin – Malalak yang sempat terhenti. Jalan tersebut diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung pertumbuhan wilayah.
Kondisi Jalan Lintas Duku – Sicincin (JLDS) yang mengalami kerusakan parah turut menjadi sorotan. Bupati menggambarkan kondisi jalan yang sudah membentuk jurang-jurang berbahaya, mengancam keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, beberapa usulan lain turut disampaikan, antara lain:
Ruas jalan Sicincin (Koto Mambang) – Balingka;
Ruas jalan Sungai Limau – Sungai Geringging – Lubuk Basung;
Ruas Kurai Taji – Sicincin;
Termasuk usulan pembangunan jalan 2 jalur Lubuk Alung - Sicincin (merupakan kewenangan balai Jalan BPJN V Sumatera Barat).
Dalam sektor Cipta Karya, Bupati juga mendorong percepatan pembangunan Main Stadion, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, serta program pengelolaan persampahan dan sanitasi.
Rombongan dari Padang Pariaman diterima langsung oleh Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat Dr Era Sukma ST MM beserta jajaran.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Era Sukma menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah/Bupati dalam fasilitasi pembebasan lahan sangat penting, sementara pembiayaan fisik proyek akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Kominfo/ZT)
