Padang, - Anggota DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., menghadiri rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Rabu (7/5) pagi.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, Forkopimda Sumbar, Basarnas, seluruh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten dan kota se-Sumbar, serta organisasi relawan kebencanaan termasuk FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatera Barat. Mengingat wilayah Sumatera Barat yang rawan bencana, koordinasi yang efektif dan terencana sangat penting untuk meminimalisir dampak bencana dan melindungi masyarakat.
Lisda Hendrajoni, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat melalui peran legislatif.
“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategi yang efektif dalam menghadapi potensi bencana di Sumatera Barat pada tahun 2025 dan seterusnya,” tambahnya.
Anggota Fraksi Nasdem tersebut juga menegaskan, pentingnya penguatan sinergitas antara Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, dengan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan Bencana.
“Pemerintah Daerah, baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumatera Barat, harus jemput bola ke Pusat dalam hal ini BNPB RI. Setiap proposal yang dimasukkan, harus dikawal realisasinya, serta bertanggung jawab dengan pengawasan dan pelaksanaannya. Tentu kami di Komisi VIII juga siap menjembatani hal tersebut,” jelas Lisda.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa meskipun frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 tergolong relatif tidak masif, kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah rawan bencana.
Dalam rapat koordinasi kebencanaan yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/5/25), di Auditorium Istana Gubernur, Letjen Suharyanto menekankan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Kita semua sepakat bahwa pencegahan dan upaya proaktif sebelum bencana terjadi sangat penting. Rapat ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari program prioritas nasional (Asta Cita). Presiden menginstruksikan BNPB untuk mendampingi secara intensif pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat, dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
BNPB telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada Sumatera Barat, baik dalam bentuk logistik kesiapsiagaan maupun bantuan pascabencana, menyusul bencana besar yang melanda wilayah tersebut pada Mei 2024 lalu.
“Bantuan tersebut termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai kabupaten dan kota,” tutupnya.