 |
| Foto bersama dengan Anhar Gonggong (tengah) ,sejarawan Indonesia/ foto,nas |
BUKITTINGGI -- Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukittinggi Martias Wanto mengatakan, hari Bela Negara merupakan sebagai Hari Ulang Tahun Pemerintahan Darurat Republika Indonesia (PDRI).
"Mudah-mudahan nanti kita bisa menyebarluaskan kepada pewaris - pewaris kita tentang sejarah PDRI dan begitu pentingnya PDRI," ujar Martias Wanto di sela-sela seminar Nasional Hari Bela Negara di Istana Bung Hatta, Minggu (18/12/2022).
Martias mengatakan, waktu lahirnya Perpres No. 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, saat itu dirinya menjabat Kesbang.
"Lahirnya Perpres No. 28 tahun 2006 tentang Bari Bela Negara, seharusnya kan PDRI," ucap Martias Wanto mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kabupaten Agam ini.
Martias menyebutkan, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat.
"Se-saat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara," tuturnya.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi diwakili Kesbangpol Sumbar Dr. Jefrinal Angke menjelaskan, sistem pemerintahan berada di Sumbar yang waktu itu PDRI selalu berpindah-pindah demi keamanan dan keselamatan pejuang PDRI.
"Ada beberapa pos komando disiapkan di wilayah Sumbar, yakni di Sumpur Kudus, Koto Tinggi. Kota Bukittinggi merupakan pusat pemerintahan di zaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Kota ini punya eksistensi bagi NKRI yang ada saat ini," ungkapnya.
Seminar digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bukittinggi dengan mengangkat tema "Menolak Lupa Peran Bukittinggi dalam Pemerintahan Darurat Republika Indonesia", menghadirkan narasumber, Dr. Anshar Gonggong, Prof. Dr. Phil Gusti Adnan, H. Mahyeldi, S.P Dt. Marajo.
( KH )