DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda RPJMD

0
Rapat Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026


Painan, CanangNews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) gelar rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026


Rapat Paripurna yang juga menyampaikan pandangan umum Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah digelar di ruang rapat DPRD, Selasa, (3/8/2021) 


Rapat Ranperda dipimpin oleh ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, dengan juga didampingi oleh Wakil Ketua, Aprial Habas, SH, MH beserta anggota DPRD . 


Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, Pj Sekkab Pessel, Luhur Budianda SY, staf ahli, asisten,  kepala perangkat daerah, dan unsur  Forkopimda Pessel lainnya.


Ketua Fraksi PDIP, Sri Kumala Dewi, dalam penyampaiannya menanyakan bagaimana  strategi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelesaikan persoalan angka  kemiskinan dan pemerataan Infrastruktur wilayah yang tidak merata.



Demikian juga  langkah pemerintahan daerah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing di tengah perubahan sosial di masa pandemi Covid-19 saat ini.


"Fraksi PDI Perjuangan meminta pemda Pessel untuk mendorong  pemerataan infrastruktur di setiap wilayah di daerah ini. Sedangkan 

Layanan bidang kesehatan untuk saat ini harus benar-benar di perhatikan.  Kenaikan jumlah  pasien Covid-19 yang melonjak cukup signifikan membuat kekhawatiran di tengah-tengah  masyarakat. Dari itu ketersedian fasilitas kesehatan harus di lengkapi," katanya.


Terkait Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Sri Kumala Dewi, memaparkan bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan pemantapan  menajemen dan ketertiban administrasi pengelolaan sesuai dengan Prinsip-Prinsip  penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.


Ketua Fraksi PAN, Noverman, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya  mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis aplikasi seperti call center dan aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan kepala perangkat daerah terkait. 


"Tindak lanjutnya juga termonitor langsung oleh bupati dan wakil bupati," katanya.


Dia juga meminta Pemda Pessel, mengalokasikan dana untuk membangun satu lagi rumah sakit di Kecamatan Ranah Pesisir.


"Selain itu, Pemda juga harus  mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat seperti, bantuan sosial untuk masyarakat miskin, dan itu harus dipastikan benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.


Selain itu  juga melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, meningkatkan kerja sama dengan DKP Provinsi Sumbar, Lantamal II Padang, dan Satpolair Polres Pessel dan Polda Sumbar dalam penanggulangan illegal fishing, dan lainnya.


Sedangkan Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Jamalus,  meminta agar pemerintah daerah, mereview penyampaian nota Ranperda terkait RPJMD dan Ranperda pengelolaan barang.


"Pemerintah daerah perlu meningkatkan SDM ASN dan aparatur daerah serta menempatkan sesuai dengan bidang dan kompetensinya," jelasnya. 


Selain itu juga perlu dilakukan percepatan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Demikian juga dengan kelengkapan sarana dan  prasarana Puskesmas dan Pustu. 


Selanjutnya dari ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra, membahas tentang angka kemiskinan dan penganggaran, mutu pendidikan, serta juga kesehatan dan lainnya. (can) 

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(50)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top