 |
| Bupati Terima Dana Rumah Layak Huni Kementerian PUPR |
Painan, CanangNews - Perjuangan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd untuk dapatkan dana pemerintah pusat di bidang perumahan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah membuahkan hasil. Hal itu terbukti dengan digelontorkannya dana sebesar Rp 4.460.000.000 untuk membangun 223 unit rumah layak huni di daerah ini.
Kepastian Pesisir Selatan, mendapatkan dana Rp 4.460.000.000 tersebut dengan diterima oleh Bupati Pesisir Selatan, Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Melalui Program BSPS tahun 2021 dari Kepala Satuan Kerja Perumahan Sumatera Barat, Syamsul, di rumah Dinas Bupati, Selasa (3/8/2021).
"Alhamdulillah Pessel mendapatkan dana Rp 4.460.000.000 dari Dirjen Penyediaan rumah Kementerian PUPR untuk membangunan 223 buah rumah," Rusma Yul Anwar.
Dikatakan Bupati, alokasi dana tersebut, merupakan realisasi dari usulan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang disampaikannya pada pertemuan dengan Dirjen Penyediaan rumah Kementerian PUPR Ir. Khalawi AH, di Jakarta pada Juni lalu.
"Mudah mudahan tahun depan Pessel kembali mendapat dana dari Dirjen Penyediaan rumah Kementerian PUPR," kata Rusma Yul Anwar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mukhridal, menambahkan, sesuai dengan ketentuan yang ada kriteria penerima bantuan antara lain, masyarakat berpenghasilan rendah, tanah tempat bangunan merupakan tanah sendiri atau tanah hibah yang dibuktikan dengan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, lokasi rumah tidak menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
"Satu buah rumah dapat dana sebesar Rp 20 juta," katanya
Menurut Mukhridal, warga penerima bantuan yang telah terseleksi selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk.
"Menindaklanjuti bantuan ini, sekarang tengah dilakukan verifikasi data untuk kemudian ditetapkan bupati untuk dikirim ke Pusat," ujar Mukhridal. (can)
