Seberapa Penting-kah Cyber Public Relations di Lembaga Humas Pemerintah pada Masa Pandemi?

Catatan Ni Putu Eka Budi PWD *)

 


BABAKAN baru di dalam kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh munculnya dunia cyber dalam bidang telekomunikasi. Yang dimaksud dengan cyber di sini lebih mengacu ke internet yang bisa membawa penggunanya mengakses tanpa batasan ruang dan waktu dalam memberikan serta menerima informasi secara bebas.

 

Internet adalah media yang memiliki manfaat sangat besar dan disebut sebagai cyber space komunikasi baru dari masyarakat dunia. Dalam kaitannya dengan lembaga hubungan masyarakat (humas), media merupakan sarana penghubung yang dimanfaatkan oleh praktisi Humas dengan publiknya, baik dari segi publik internal maupun publik eksternal, dalam membantu pencapaian tujuan lembaga. Perkembangan humas dari segi ilmu dan profesi sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

 

Praktisi humas harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman sehingga kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan dapat berjalan dengan lancar.

 

Di masa pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) yang telah berjalan lebih dari setahun, para praktisi humas harus memikirkan strategi jitu bagaimana perannya masih bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan dikarenakan penerapan social distancing dan kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem kerja secara daring. Ini juga ikut menjadi perhatian penting bagi praktisi humas pemerintah.

 

Humas pemerintah memiliki andil dalam perannya untuk menciptakan good governance. Terciptanya good governance merupakan hal yang didambakan dan diharapkan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

 

Melihat realita keadaan negara Indonesia saat ini, tentunya harapan tersebut masih sangat jauh untuk bisa terealisasikan. Hal ini menyangkut beberapa permasalahan yang terjadi dan menyebabkan good governance masih belum dapat tercapai seperti kepentingan politik, korupsi – kolusi – nepotisme (KKN), ketidakadilan yang terjadi di ranah peradilan, bekerja di luar kewenangan serta kurangnya integritas serta transparansi.

 

Dalam melaksanakan good governance, terdapat tiga pilar yang mendukung, yaitu negara / pemerintah (the state); masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society); dan pasar atau dunia usaha. Satu prinsip yang mendukung konsep good governance, yaitu keterbukaan informasi publik.

 

Untuk prinsip ini, praktisi humas mengambil peran dan bertanggung jawab atas keterbukaan informasi publik dari pemerintah kepada publik serta melakukan perubahan sehingga informasi yang disampaikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menggunakan waktunya. Media internet digunakan dalam kegiatan public relations disebut sebagai kegiatan cyber public relations.

 

Di dalam kegiatan cyber public relations, manajemen pengelolaan yang baik perlu dilakukan sehingga akan tercapai hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Cyber public relations adalah implementasi dari kegiatan public relations dengan internet sebagai media komunikasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya yang menjadi ajang komunikasi dua arah yang sesuai dengan tujuan pembentukan public relations sebagai penjembatanan komunikasi antar organisasi dengan publik.

 

Dalam menjalankan tugas cyber public relations, praktisi humas pemerintah menggunakan website dan media sosial terkait dengan pemberitaan ataupun informasi yang disampaikan oleh humas. Menurut Yuhefizar (2009), website memiliki dua sifat, yaitu: isi konten selalu berubah-ubah setiap saat. Contohnya, website berita. Sifat kedua, website statis yang memiliki arti bahwa isi konten website jarang berubah misalnya website profil organisasi.

 

Laermer dalam Hidayat (2014: 87-89) menjelaskan mengenai manfaat website internal.

 

Dalam mengelola cyber public relations, beberapa tahap harus ditempuh, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, anggaran tahunan harus dirancang serta dipersiapkan di awal tahun yang lebih kepada penyisipan anggaran terkait dengan kegiatan cyber public relations. Perencanaan kegiatan cyber public relations adalah sesuatu yang pastinya membantu dalam proses pencapaian target sasaran yang ingin untuk dicapai serta untuk meminimalisis resiko yang mungkin akan terjadi sehingga akan menghambat proses kegiatan dalam tujuan untuk mencapai target sasarannya.

 

Terkait pengelolaan cyber public relations, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk memilih pengelola yang handal. Kegiatan cyber public relations bisa berjalan lancar jika pengelolanya memiliki kemampuan di bidang cyber. Jika perencanaan sudah matang, tetapi pengelola cyber public relations tidak memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya, maka tantangan dan hambatan akan dihadapi setelah proses kegiatan cyber public relations berjalan.

 

Seperti kita ketahui, kendala yang sering dihadapi oleh praktisi humas pemerintah dalam menjalankan tugas cyber public relations  antara lain ketidakmampuan praktisi dalam menggunakan teknologi. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dan diatasi secara bersama sehingga kegiatan cyber public relations dapat berjalan secara maksimal.

 

Selain pengelola cyber public relations, hal-hal penting yang harus dipikirkan dalam tahap perencanaan seperti: perencanaan khalayak, perencanaan waktu serta perencanaan media. Untuk perencanaan khalayak, humas pemerintah harus memiliki target sasaran kegiatan cyber public relations seperti rentang umur masyarakat yang ingin dituju.

 

Perencanaan khalayak sangat penting sebelum kegiatan cyber public relations berjalan. Humas harus melakukan kajian khalayak apakah target sasaran ini cocok dan mendukung kegiatan cyber public relations yang telah dirancang.

 

Kemudian, masuk ke tahap perencanaan waktu. Hal ini penting dilakukan agar kegiatan cyber public relations dapat tersampaikan dengan baik kepada target sasaran.

 

Setelah itu barulah perencanaan media, di mana dalam kegiatannya harus memanfaatkan beberapa media untuk memaksimalkan penyampaian makna pesan yang terkandung dalam kegiatan cyber public relations.

 

Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Setelah semua perencanaan, dan rancangan selesai dilakukan maka berlanjut ke tahap pelaksanaan yang didasarkan pada jadwal yang telah direncanakan. Terakhir, tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan cyber public relations.

 

Dalam tahap evaluasi, terdapat tahap pra-evaluasi yang biasa dikenal dengan tahap monitoring minimal sebulan sekali. Untuk kegiatan evaluasi, humas tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi sebaiknya dibantu oleh rekan wartawan serta pihak terkait. Yang dimaksud dengan evaluasi ini lebih kepada pengaruh atau efek yang dirasakan setelah kegiatan cyber public relations dilaksanakan dan sampai kepada target sasaran. Feedback dari target sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja humas pemerintah ke depannya.

 

Dari tahap-tahapan tersebut diharapkan humas pemerintah dapat menjalankan perannya secara optimal dan mengalami peningkatan terhadap citra serta reputasi instansi. Terlebih di masa pandemi covid-19, humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kegiatan cyber public relations sesuai dengan kebutuhan target sasaran. Alangkah lebih baik jika menjalankan program yang memiliki daya manfaat terhadap target sasaran. Hal ini akan memiliki dampak terhadap citra serta reputasi pemerintah.

 

*) Mahasiswi Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas – editor Zakirman Tanjung

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama