Bukittinggi, (Sumbar)-Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020,yangmengacu kepada Perpu UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/wakil gubernur Bupati/wakil Bupati,Walikota/wakil walikota menjadi UU No.6 Tahun 2020. ,dihadiri oleh Ketua KPU Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani ,Wakil walikota Bukittinggi,Ketua KPU Kabupaten dan kota di Sumbar,Kapolres Bukittinggi,anggota KPU Sumbar,Dandim O304 Agam, di Novotel Convention centre selama 3 hari, Rabu hingga Jumat (7-9/4/2021).
Dalam sambutannya Wakil Walikota Marfendi menyampaikan rasa bahagianya karena KPU Sumbar telah memilih tempat pelaksanaan acara di Bukittinggi,sangat mengapresiasi kerja KPU yang telah sukses melaksanakan Pilkada serentak pada 2020 lalu.
Ia mengatakan Bukittinggi adalah salah satu kota wisata, saat ini kota aman dari Covid-19,dan sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Bukittinggi sebagai ketua Satgas penanganan Covid-19,kedepan akan tetap diterapkan sistim lokalisasi dan pemetaan kalau ada masalah covid yang muncul.
"Mudah mudahan kesuksesan KPU Sumbar berkelanjutan dan evaluasi yang memperlihatkan bagaimana luar biasanya rumus untuk mengadakan pemilihan kepala daerah 2020 lalu ,ujar Marfendi.
Sementara itu Ketua KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura menjelaskan kepada media ,kegiaran rapat evaluasi itu sengaja diangkat oleh KPU Provinsi Sumbar setelah dilaksanakannya tahapan pemilihan.
"Dengan telah dilantiknya Gubernur,wakil Gubernur Sumatera Barat,ini menandakan seluruh rangkaian tahapan sudah selesai,beberapa kasus sengketa yang dialami oleh KPU Sumbar dan KPU Kabupaten dan kota juga sudah selesai,karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,"ungkapnya.
Menurut Heldo evaluasi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan seluruh tahapan yang telah dilakukan,keberhasilan Pilkada tahun 2020 banyak celah yang harus ditutupi dengan tujuan untuk kemajuan demokrasi di Pemilu selanjutnya(Pilkada 2024).
"Hal hal kecil yang dipermasalahkan di pemilhan serentak 2020 menjadi batu loncatan bagi kita untuk menyempurnakan kembali seluruh tahapan pemilihan"urainya.
Kemudian lanjutnya lagi dengan melihat daftar seluruh invetaris yang bermasalah,bertahapan dengan melihat apa saja sengketa yang timbul selama tahapan akan dikaji bagaimana nanti rekomendasi penyempurnaan disampaikan ke KPU RI dengan Pemerintah pusat untuk mengkaji ulang bagaimana penyempurnaan dilaksanakan,"tutup Heldo Aura. (Nas)
