Pariaman, CanangNews – Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman Suhatri Bur menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 di ruang rapat DPRD, Pariaman, Jumat (17/72020).
"Sisi belanja dan transfer ditargetkan sebesar Rp1.505.064.407.195,85 (satu trilyun lima ratus lima milyar enam puluh empat juta empat ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma delapan lima) dan terelasisasi sebesar Rp1.444.556.894.034,70 (satu trilyun empat ratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah koma tujuh nol) atau 95,98%,” ujar Suhatri pada saat membacakan bagian sisi belanja APBD.
Sisi belanja tersebut terdiri dari belanja modal untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode dengan realisasi 92.96 %, belanja operasi untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terelasisasi 96.37%, belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya terelisasi 36.91% serta belanja transfer terealisasi sebesar 99,43% dan merupakan transfer bagi hasil ke desa/nagari yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, transfer bantuan keuangan ke desa/nagari dan transfer bantuan keuangan lainnya.
Selain laporan realisasi anggaran yang terdiri dari item pendapatan dan belanja, pembiayaan nota pertanggungjawaban juga berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, serta laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan equitas.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, unsur forkopimda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, Suhatri Bur juga menyampaikan ucapan terimakasih atas peran serta semua pihak dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Padang Pariaman tahun 2019. (HP/ZT)
