Suasana kegiatan
Focus Group Discussion
Paritmalintang,
CanangNews – Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengajak
semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan program dan rencana pembangunan
terpadu di Tarok City sebagai ikon pembangunan nasional. Untuk pembangunan
kawasan tersebut pihaknya menyiapkan 697 hektar
lahan yg murni merupakan tanah negara.
Ajakan itu ia kemukakan pada acara
FGD (Focus Group Discussion – suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu
yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok - red) dalam
rangka Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pendidikan Padang Pariaman di Tarok,
Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan.2x11 Kayutanam serta Kawasan Pelabuhan Marina
Muaro Anai di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai – bertempat Aula Kantor
Bupati, Parit Malintang, Rabu (3/5/2017).
Pada kesempatan tersebut Bupati Ali
Mukhni juga menyampaikan rencana peruntukan pada lahan 697 hektar itu. Antara
lain untuk Universitas Bisnis Internasional, Universitas Negeri Padang (UNP),
Politeknik Negeri Padang, Institut Seni Indonesia (ISI), Institut Agama Islam
Syekh Burhanuddin, Rumah Sakit Vertikal serta Gedung Diklat Kejaksaan Agung dan
Gedung Diklat Badan Pertanahan Nasional.
Tidak sekadar beretorika, Bupati Ali
Mukhni memperlihatkan kondisi kawasan melalui dua layar monitor lebar kepada
sejumlah narasumber dari Universitas Andalas (Unand) dan UNP. Kondisi kawasan
itu bedrupa siaran langsung yang diambil operator melalui foto udara (drone).
Menanggapi pemaparan tersebut, Guru
Besar Unand Prof Isril Berd menyatakan, program Bupati Ali Mukhni untuk mewujudkan
"Tarok City " sebagai kawasan terpadu pendidikan, kesehatan dan pariwisata serta usaha
pengembangan Kawasan Marina di Batang Anai merupakan hal besar yang bisa diwujudkan dan hendaknya dilanjutkan
oleh bupati berikutnya yang mampu dan memiliki keinginan kuat seperti bupati
sekarang.
Narasumber lain, Prof Dr Malinda Nur
yang juga dari Unand mengemukakan, pembangunan
di suatu bidang mesti melibatkan berbagai stakeholder dan memperhatikan
berbagai aspek lainnya. Mengingat belum ada dokumen rencana tata ruang wilayah
(RTRW) pendidikan di Kawasan Tarok , maka harus dicek dulu struktur ruangnya.
“Perlu ada pembangunan berkelanjutan.
Mesti ada tindakan preventif pengendalian terhadap eksternalitas, perlu ada pengkajian sistematis. kemudian
penyamaan persepsi berbagai pihak termasuk pemerintah dan swasta,” ujarnya.
Sedangkan Prof Syamsul Amar dari UNP
menyebutkan, ini merupakan pembangunan jangka panjang sehingga perlu
perencanaan pembangunan secara sistematis.
Topografi juga mempengaruhi, kajian mengenai fisik wilayah sangat
mempengaruhi desain bangunan. Juga perlu perhatian dan kajian geologi.
“Karena banyaknya kajian, maka perlu
waktu lebih lama, lebih dari 5 tahun. Perlu efisiensi cost dan benefit. Selain itu,
jarak dan lokasi perlu juga menjadi pertimbangan. Perlu ada daya tarik
tersendiri untuk membuat mahasiswa betah di sana,” cetus dia.
Amar juga mengingatkan, perlu
diperhatikan apakah masyarakat sudah membutuhkan hal tersebut, kebutuhan pengembangan wilayah (dari
pemerintah sendiri ) dan dari segi perluasan kesempatan pendidikan.
Hal senada juga diulas Prof Darmawan
dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unand. Menurutnya, tujuan pembangunan seharusnya
untuk kehidupan yang lebih baik dengan memperhatikan lingkungan.
“Perlu juga diperhatikan, apakah pembangunan
Tarok City akan berpengaruh pada penurunan kualitas lingkungan hidup?” katanya
mempertanyakan.
Sementara itu, Dr Eri Gas Ekaputra
dari Unand mengusulkan perlu ada rencana pengembangan bisnis anak nagari untuk
kemanfaatan ekonomi dan ekologi. Selain itu, perlu juga pengembangan social entrepreneur.
Secara garis besar semua narasumber
menyarankan kajian menyeluruh pembangunan dari berbagai bidang. Di samping itu,
perlu perlindungan dari segi hukum supaya program bupati dapat terwujud.
Menyikapi pendapat dan masukan para
narasumber, Bupati Ali Mukhni menyatakan terimakasih dan menerima hal itu
menjadi bagian untuk penyempurnaan konsep pengembangan Kawasan Terpadu Tarok.
Kegiatan yang diselenggarakan dan
difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bapelitbangda) itu juga diikuti hingga selesai oleh Sekretaris Daerah
Jonpriadi, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan walinagari.
(zast)
