Kegiatan ini dihari Komisi IX DPR RI John Kenedy Azis, SH periode 2014 – 2019, Kepala Dinas Sosial Drs. Afnil, Kepala Pertanian Ir. Agusriatman, MM, Ka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman Ir. Muhammad Hudaya dan pejabat esselon III Kota Pariaman dan 45 peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, LSM/Organisasi Kemasyarakat serta pencari kerja (sarjana) dengan nara sumber Dra. Gunarti Pamungkas dari Badan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI.
Pada kesempatan pembukaan acara diseminasi perencanaan tenaga kerja daerah Kota Pariaman Tahun 2016, Walikota Pariaman Mukhlis R menyampaikan “ Implementasi kegiatan ini bagai mana menyusunan rencana kerja daerah terkait ketenagakerjaan dapat memetakan kebutuhan informasi dan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ketenaga kerjaan khususnya Kota Pariaman”.
“Menyangkut ketangakerjaan saat ini masih cukup kompleks terkait jumlah pengangguran, hal ini disebabkan kualitas tenaga kerja yang masih rendah serta informasi menganai pasar kerja relatif terbatas serta persoalan-persoalan lain yang tak bisa kita pungkiri antara pekerja dengan aktifitas perusahaan termasuk upah,” ujar beliau.
“Terselenggaranya diseminasi tersebut bertujuan untuk upaya pengenalan program, Tugas Pokok, Kebijakan, Visi dan Misi pusat terkait ketenagakerjaan di daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dengan penyelarasan visi Kota Pariaman sebagai suplay perwujudan Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan jasa” tukas Mukhlis.
Berdasarkan data BPS Sakernas Agustus 2015 Kota Pariaman angkatan kerja yang ada sebesar 38.667 jiwa dengan prioritas tamatan SLTA dan Sarjana, bekerja 36.113 (91.49%) dengan rincian penyerapan pertanian (11,57%), Industri (7,91%), Bangunan (4,12%), Perdagangan (33,14%), Angkutan (5.16%) dan Jasa (34,99%) serta lainnya (3.08%) sedangkan angka pengangguran berkisar 8,51%.
Diakhir acara Walikota Pariaman Mukhlis R menekankan kepada peserta agar bisa memproteksi terhadap kasus-kasus ketenaga kerjaan kita melalui peningkatan kopentensi, produktifitas kerja serta daya saing dalam kopitisi persaingan nilai jual sebagai proses pendayagunaan tenaga kerja.
John Kenedy Azis menambahkan “Bahwa peran legislatif dalam memediasi dan menjemput aspirasi untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengganggaran dari pusat serta menyusun kebijakan perencanaan ketenaga kerjaan sesuai harapan bersama”(AD)
