Subscribe Us

header ads

Ali Mukhni: Membangun Soliditas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

 

 

Parikmalintang, CanangNews – Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan dana dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Artinya, hubungan pusat dan daerah harus solid karena membangun daerah butuh dana yang besar, sementara pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai.

 

“Menggaet dana pusat merupakan kunci penting dalam melanjutkan pembangunan program strategis Sumbar ke depan. Kalau melirik anggaran pendapatan ddan belanja daerah (APBD) saja, tentu akan sulit dan butuh waktu lama,” kata Ali Mukhni di Parikmalintang, Jumat (4/9/2020).

 

Tahun depan, ulas dia, beberapa isu penting yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya antara lain pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penguatan sektor sesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, promosi pariwisata, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), kemudahan berinvestasi serta integrasi pelayanan publik.

 

“Siapapun yang akan menjadi pemimpin Sumbar ke depan akan dihadapkan kepada tantangan yang besar. Apalagi untuk pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 dan pembangunan Infrastruktur, tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Jumlahnya (APBD) sangat terbatas dan banyak tersedot untuk belanja pegawai,” katanya lagi.

 

Semenjak memimpin Padang Pariaman, tambahnya, ia menjalin komunikasi lintas sektoral, baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kementerian maupun lembaga-lembaga negara setingkat kementerian. Banyak mega proyek nasional di daerah ini merupakan wujud nyata perhatian lebih pemerintah pusat kepada Kabupaten Padang Pariaman yang gigih berjuang untuk pembangunan daerah.

 

“Coba lihat sekarang, di saat kegiatan fisik APBD ditangguhkan karena penanganan covid-19, namun kegiatan fisik bersumber dari pusat terus dilanjutkan. Antara lain Jembatan Sikabu senilar Rp25 milyar, Asrama Haji, Politeknik Pelayaran dan Irigasi Anai II,” ulas Ali Mukhni.

 

Sejak otonomi daerah digulirkan, lanjut dia, kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah. Oleh sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai strong leadership, berintegritas termasuk bersih dari KKN (korupsi, kolusi nepotisme – red), inovatif dan kreatif, berpikir out of the box serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

 

“Bekerja saja tidak cukup, pemimpin harus berani berinovasi. Jika tidak berinovasi, tidak akan ada perubahan,” kata bupati yang membuka Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok City itu. (R/ZT)


Posting Komentar

0 Komentar