Catatan Zakirman Tanjung


GENDERANG pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk gubernur/wakil plus bupati/wakil dan walikota/wakil se-Sumatra Barat (Sumbar) sudah berderung-derung. Sejumlah pengurus partai politik yang memiliki kapal laik jalan sudah sejak akhir 2019 menerima pendaftaran para kandidat yang akan bertarung memperebutkan posisi pemimpin rakyat. Sedangkan kapal-kapal omprengan sedang dipergandengkan oleh pihak yang berkepentingan supaya bisa berlayar.

Mungkin takkan berbeda dibanding pilkada 2005, 2010 atau 2015, proses perekrutan calon kepala daerah dan wakilnya akan menelan biaya tinggi dan menyisakan banyak korban. Selanjutnya, pertarungan lebih besar siap menunggu; merebut suara rakyat.

Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumbar sudah bermunculan banyak kandidat. Meski satu partai politik hanya boleh mengajukan satu pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), kenyataannya yang mendaftar cukup banyak; dua, tiga, lima figur atau lebih banyak lagi. Masing-masing akan melakukan lobi, pendekatan dan kalau perlu jual-beli; yang penting bisa merental kapal untuk mengharungi lautan pilkada.

Di sisi lain, para pengurus parpol pun tak kalah trik. Mereka membuat bermacam proses perekrutan calon kepala daerah agar rakyat pemegang hak memilih nanti akan yakin bahwa calon yang diusung parpol tersebut benar-benar hasil seleksi yang ketat; bukan hasil transaksi jual-beli dengan harga tinggi.

Dengan maksud berempati, penulis merasa perlu membagi informasi berikut ini. Tujuannya supaya para kandidat, terutama para ambisiusitor, tidak terduduk kelak manakala tidak terpilih dan duduk menjadi kepala atau wakil kepala daerah. Sebab, ajang pertarungan yang bakal Anda hadapi membutuhkan energi, perhatian dan biaya yang tinggi. Namun, jika anda maju jadi calon kepala daerah hanya sekadar menjajal kemampuan untuk cari pengalaman atau memang hobi berjudi, tidak apa-apa, lanjutlah terus.

Berdasarkan pengalaman mengamati beberapa kali pemilu, pilpres dan pilkada, penulis memperoleh suatu kesimpulan tentang keberadaan massa pemegang hak memilih dengan kandidat yang maju mencalonkan diri. Dalam hal ini terdapat setidaknya empat basis massa.

Pertama, massa mengambang. Dari namanya saja bisa diterka bahwa sifatnya tidak terukur. Massa tipe ini erat hubungannya dengan calon yang selama ini tidak memiliki aksesibilitas dengan publik secara luas, kecuali hanya dengan keluarga, kerabat, kolega dan teman-teman dekatnya saja. Contohnya, ada seorang pengusaha atau perantau sukses yang ingin menjadi kepala daerah. Dengan uangnya yang tak berhingga ia bisa masuk ke partai politik dengan praktek jual-beli, selanjutnya membentuk tim sukses untuk menggaet massa pemegang hak pilih. Menghadapi massa tipe ini tentu membutuhkan biaya besar; bisa-bisa justru hilang tak berbekas oleh politik terima uangnya tetapi jangan pilih orangnya.

Kedua, massa pendukung. Dalam hal ini sudah agak bersisih antara atah dan beras, sudah tampak ragi kain. Akan tetapi, pernyataan dukungan saja belum dapat dipegang; sewaktu-waktu bisa saja berpindah ke figur lain oleh sesuatu dan lain hal. Pemilik massa tipe ini antara lain figur-figur calon kepala daerah yang selama ini sudah cukup banyak berkiprah di tengah masyarakat tetapi hanya sebatas retorika. Dengan kata lain, figur itu sudah cukup dikenal.

Ketiga, massa simpatik. Figur calon kepala daerah yang memiliki masa tipe ini diyakini bakal terpilih dengan suara mayoritas dan melenggang menuju kursi kekuasaan. Biaya yang dia perlukan untuk menghadapi pilkada sejak dari proses awal tidak akan terlalu besar, cukup hanya menyediakan dana operasional untuk elit-elit tim sukses serta para saksi yang diturunkan dalam kegiatan pemungutan suara. Figur ini antara lain para kepala daerah yang kembali maju untuk masa jabatan berikutnya, tetapi dengan catatan; selama menjabat periode sebelumnya dia juga memimpin dengan bijaksana dan disimpatiki publik. Figur lainnya bisa jadi tokoh masyarakat yang benar-benar memasyarakat.

Keempat, massa fanatik. Massa tipe ini hanya dimiliki oleh figur-figur istimewa seperti ‘ulama kharismatik serta tokoh-tokoh publik yang selama ini memiliki kiprah, ketauladanan dan nama yang harum. Jika tokoh ini menyatakan dirinya maju menjadi pemimpin politik seperti kepala daerah, dapat dipastikan, dia akan meraup suara dukungan tanpa modal yang terlalu besar; malah dia akan dimodali massa-nya tanpa mengharap pengembalian seperti proyek-proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah. Sayangnya, figur yang memiliki massa seperti ini bukanlah jaminan bakal menjadi pemimpin kharismatik dan berkemampuan tinggi, sebab ranah baru yang dimasukinya memiliki perbedaan yang tajam dibanding aktivitas dia sebelumnya.

Berdasarkan keempat tipe tersebut, para kandidat yang saat ini sedang berjuang untuk merebut tiket parpol untuk menuju ajang pilkada dan para pengurus parpol sendiri bisa menilai di mana posisi diri dan kandidat yang akan dia usung. Khusus bagi pengurus parpol, catatan ini cukup penting demi kelanjutan simpati massa pada diri dan parpol-nya pada ajang pemilu berikutnya. (*)