Oleh, Yohanes wempi.
Ketimpangan pembangunan antara wilayah
utara Padang Pariaman seperti Gasan Gadang, Aur Malintang, Sungai Geringging
dengan wilayah selatan seperti Batang Anai, Lubuk Alung, Enam Lingkung sudah
terasa oleh masyarakat.
Akibat ketimpangan tersebut sudah muncul
gagas-gasan, serta desakan adanya pemerataan pembangunan disetiap nagari.
Keadaan ini pada akhirnya diperkuat dengan munculnya ide-ide pemekaran daerah
Padang Pariaman menjadi dua kabupaten.
Penulis salaku tokoh Piaman sengat
memberi apresiasi dilakukannya gagasan tentang gerakan pemekaran daerah Padang Pariaman menjadi dua yaitu
Padang Pariaman Utara dan Selatan atau ada daerah-daerah yang digabungkan
dengan Kota Pariaman seperti usulan mantan Ketua DPP PKDP, ajoo Syuhatman Syah.
Namu sebelum gagasan diatas terwujud
maka Padang Pariaman tetap melakukan pemerataan pembangunan inspra struktur
daerah yang berkesinambungan.
Secara umum kerangka jaringan jalan,
jembatan, irigasi, dan lainnya yang ada di Padang Pariaman saat ini masih
kerangka peninggalan Bupati Anas Malik. 80% merupakan konsep acuan peninggalan
mantan orang nomor satu Piaman itu. Bukti otentiknya, dapat dilihat dirasakan
antara lain daerah Sungailimau, Sungaigaringging dan Sungaisariak, yang sampai
hari ini belum tuntas diselesaikan.
Sehingga, sebuah tantangan besar kepada
setiap generasi bupati untuk melanjutkan dan menuntasankan konsep infrastruktut
tersebut. Seperti melakukan pengaspalan berteknologi hotmik jalan hingga 100%.
Selanjutnya, membangun prasarana yang bisa bertahan hingga 20 tahun ke depan,
Semenjak Ibu Kota Kabupaten (IKK) di
Parit Malintang ditetapkan, jarak tempuh masyarakat dari daerah Aur Malintang,
Sungaigaringging, Gasan Gadang, Sungailimau menuju ke ibu kota sangat lah jauh.
Jika masyarakat mengurus surat-menyurat dari daerah tersebut, bisa menghabiskan
energi, waktu lama untuk itu. Ini juga membuka peluang terjadinya percaloan.
Hal ini bisa diperparah lagi jika
pelayanan pemerintah daerah yang ada tidak prima, akan berakibat menyusahkan
masyarakat. Melihat kondisi tersebut, sangat diperlukan adanya jalan yang bisa
terhubung dari empat daerah itu ke IKK. Masyarakat harus mendapatkan jarak
tempuh yang pendek, dengan waktu lebih sedikit dari pada melalui jalan Kota
Pariaman seperti sekarang.
Melihat kebutuhan ini, maka sangat wajar
wacana pembangunan jalan baru diapungkan. Diskusi saya dengan almarhum wartawan
senior singgalang Drs. Darlis Sofyan (Wakil Pemimpin Umum Harian Singgalang)
dalam suatu pertemuan di Kantor Gubernur Sumbar, ada ide bersama membuat jalan
baru yang berangkat dari Kabun, Kecamatan Patamuan, jalan Malalak, lurus
membelah daerah Padang Sago, V Koto Timur, Sikucir Kecamatan, V Kota Kampung
Dalam menuju ke Sungai Garingging dan tiba di Aur Malintang.
Jika jalur itu bisa dibangun, dipastikan
akses waktu dari empat daerah Utara tersebut melalui jalur baru ini lebih
cepat. Masyarakat akan mendapatkan jarak tempuh dan waktu yang lebih hemat
daripada melalu jalan dari Aur Malintang Menuju Sungai Limau, melalui Kota
Pariaman terus ke IKK Parit Malintang.
Untuk memmudahkan pembangunan, kerangka
jaringan jalan ini bisa diusulkan dijadikan jalan Provinsi Sumbar. Sehingga
ukuran jalan bisa lebih besar dan pendanaan untuk pengerjaan akan bisa terbantu
dari APBD Sumbar dan APBN. Dari rumusan jalan baru ini sangat membantu sekali untuk
warga dari empat daerah tersebut.
Pun demikian, diakui akan menghabiskan
waktu yang cukup lama dan memerlukan dana yang sangat besar. Tapi, jika semua
komponen masyarakat Padang Pariaman komit dan turut terlibat, ada keyakinan
jalan akan bisa lebih cepat selesai atau termanfaatkan. Hal inilah yang
membutuhkan seorang kepala daerah mumpuni dalam lobi ke masyarakat dan ke
pusat.
Infrastuktur dan sarana fisik bagi
masyarakat sangat diperlukan. Setiap tahun, dalam anggaran Padang Pariaman
(APBD) sudah dipastikan dana untuk infrastruktur akan lebih besar. Tapi ada
satu keyakinan, jika jalan ini selesai, maka akan berdampak besar terhadap
kesejahteraan masyarakat.
Di samping diperlukan keberlanjutan
infraksturktur, ada beberapa hal prioritas juga yang harus direaliasikan, yaitu
menjadikan Padang Pariaman sebagai daerah yang masyarakatnya gratis berobat di
Pukesmas dan rumah sakit. Dari jumlah penduduk Padang Pariaman, 470.000 lebih
jiwa dengan komiten bersama antara legislatif dan eksekutif, rencana ini bisa
terwujud dan sukses.
Setelah itu, perlu diambil juga
kebijakan yang paling baik adalah menggratiskan pendidikan sekolah dasar sampai
menengah. Penggratisan ini tidak hanya ditemukan dalam teori pemerintah daerah
(Pemda), tapi ini juga diaplikasikan tuntas sampai ke tingkat pelaksanaan di
sekolah. Dari kebijakan mantan Bupati Drs. H. Muslin Kasim, MM. Akt sudah ada
program pendidikan dasar gratis, ternyata dimasa kepemimpinan H. Ali Mukhni
aplikasi di lapangan ada juga pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui
komite dengan dalih bermacam alasan. Ke depan pengratisan tersebut harus sampai
ke level bawah. tidak hanya slogan kampanye untuk mendapatkan suara sewaktu
kampanye jelang Pilkada saja.
Pendidikan gratis bukan hanya sekadar
opini positif bagi penguasa. Tapi juga akan diiringi dengan adanya pembenahaan
sektor pendidikan secara menyeluruh. Seperti perlu peningkatan mutu ajar
terutama yang berkaitan dengan mutu dan kualitas untuk peserta didik. Terutama
pendidikan karakter, dan juga diiringi dengan peningkatan kesejahteran guru
yang PNS mupun guru honorer. Tujuannya, agar lebih optimal merealiasikan konsep
pendidikan yang ideal ini.
Ketiga sektor tersebut sangat perlu
direaliasikan. Semuanya sangat menentukan seperti apa wajah Padang Pariaman 20
sampai 100 tahun ke depan. Jadi tidak ada kata tidak, pembenahan dan
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis
berkualitas dan pendidikan gratis berkarakter perlu direaliasikan.
Jika semua itu bisa direaliasikan secara
total, maka Padang Pariaman sudah menjadi daerah terbaik di Sumatera Barat. Ada
satu keyakinan, daerah Padang Pariaman merupakan daerah penyangga Provinsi
Sumbar, memiliki peluang menjadi daerah ibu kotanya provinsi. Hal ini juga
melihat dari kemunduran Kota Padang saat ini. Kuncinya, tinggal kemauan
merealiasikan semua itu dari setiap kepala daerah(**)
