Header Ads

jasa

Apa Benar Pemerataan Pembangunan Padang Pariamn Sudah Terasa ?.






Oleh, Yohanes wempi.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah utara Padang Pariaman seperti Gasan Gadang, Aur Malintang, Sungai Geringging dengan wilayah selatan seperti Batang Anai, Lubuk Alung, Enam Lingkung sudah terasa oleh masyarakat.

Akibat ketimpangan tersebut sudah muncul gagas-gasan, serta desakan adanya pemerataan pembangunan disetiap nagari. Keadaan ini pada akhirnya diperkuat dengan munculnya ide-ide pemekaran daerah Padang Pariaman menjadi dua kabupaten.

Penulis salaku tokoh Piaman sengat memberi apresiasi dilakukannya gagasan tentang gerakan pemekaran  daerah Padang Pariaman menjadi dua yaitu Padang Pariaman Utara dan Selatan atau ada daerah-daerah yang digabungkan dengan Kota Pariaman seperti usulan mantan Ketua DPP PKDP, ajoo Syuhatman Syah.

Namu sebelum gagasan diatas terwujud maka Padang Pariaman tetap melakukan pemerataan  pembangunan inspra struktur daerah yang berkesinambungan.

Secara umum kerangka jaringan jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya yang ada di Padang Pariaman saat ini masih kerangka peninggalan Bupati Anas Malik. 80% merupakan konsep acuan peninggalan mantan orang nomor satu Piaman itu. Bukti otentiknya, dapat dilihat dirasakan antara lain daerah Sungailimau, Sungaigaringging dan Sungaisariak, yang sampai hari ini belum tuntas diselesaikan.

Sehingga, sebuah tantangan besar kepada setiap generasi bupati untuk melanjutkan dan menuntasankan konsep infrastruktut tersebut. Seperti melakukan pengaspalan berteknologi hotmik jalan hingga 100%. Selanjutnya, membangun prasarana yang bisa bertahan hingga 20 tahun ke depan,

Semenjak Ibu Kota Kabupaten (IKK) di Parit Malintang ditetapkan, jarak tempuh masyarakat dari daerah Aur Malintang, Sungaigaringging, Gasan Gadang, Sungailimau menuju ke ibu kota sangat lah jauh. Jika masyarakat mengurus surat-menyurat dari daerah tersebut, bisa menghabiskan energi, waktu lama untuk itu. Ini juga membuka peluang terjadinya percaloan.

Hal ini bisa diperparah lagi jika pelayanan pemerintah daerah yang ada tidak prima, akan berakibat menyusahkan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, sangat diperlukan adanya jalan yang bisa terhubung dari empat daerah itu ke IKK. Masyarakat harus mendapatkan jarak tempuh yang pendek, dengan waktu lebih sedikit dari pada melalui jalan Kota Pariaman seperti sekarang.

Melihat kebutuhan ini, maka sangat wajar wacana pembangunan jalan baru diapungkan. Diskusi saya dengan almarhum wartawan senior singgalang Drs. Darlis Sofyan (Wakil Pemimpin Umum Harian Singgalang) dalam suatu pertemuan di Kantor Gubernur Sumbar, ada ide bersama membuat jalan baru yang berangkat dari Kabun, Kecamatan Patamuan, jalan Malalak, lurus membelah daerah Padang Sago, V Koto Timur, Sikucir Kecamatan, V Kota Kampung Dalam menuju ke Sungai Garingging dan tiba di Aur Malintang.

Jika jalur itu bisa dibangun, dipastikan akses waktu dari empat daerah Utara tersebut melalui jalur baru ini lebih cepat. Masyarakat akan mendapatkan jarak tempuh dan waktu yang lebih hemat daripada melalu jalan dari Aur Malintang Menuju Sungai Limau, melalui Kota Pariaman terus ke IKK Parit Malintang.

Untuk memmudahkan pembangunan, kerangka jaringan jalan ini bisa diusulkan dijadikan jalan Provinsi Sumbar. Sehingga ukuran jalan bisa lebih besar dan pendanaan untuk pengerjaan akan bisa terbantu dari APBD Sumbar dan APBN. Dari rumusan jalan baru ini sangat membantu sekali untuk warga dari empat daerah tersebut.

Pun demikian, diakui akan menghabiskan waktu yang cukup lama dan memerlukan dana yang sangat besar. Tapi, jika semua komponen masyarakat Padang Pariaman komit dan turut terlibat, ada keyakinan jalan akan bisa lebih cepat selesai atau termanfaatkan. Hal inilah yang membutuhkan seorang kepala daerah mumpuni dalam lobi ke masyarakat dan ke pusat.

Infrastuktur dan sarana fisik bagi masyarakat sangat diperlukan. Setiap tahun, dalam anggaran Padang Pariaman (APBD) sudah dipastikan dana untuk infrastruktur akan lebih besar. Tapi ada satu keyakinan, jika jalan ini selesai, maka akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di samping diperlukan keberlanjutan infraksturktur, ada beberapa hal prioritas juga yang harus direaliasikan, yaitu menjadikan Padang Pariaman sebagai daerah yang masyarakatnya gratis berobat di Pukesmas dan rumah sakit. Dari jumlah penduduk Padang Pariaman, 470.000 lebih jiwa dengan komiten bersama antara legislatif dan eksekutif, rencana ini bisa terwujud dan sukses.
Setelah itu, perlu diambil juga kebijakan yang paling baik adalah menggratiskan pendidikan sekolah dasar sampai menengah. Penggratisan ini tidak hanya ditemukan dalam teori pemerintah daerah (Pemda), tapi ini juga diaplikasikan tuntas sampai ke tingkat pelaksanaan di sekolah. Dari kebijakan mantan Bupati Drs. H. Muslin Kasim, MM. Akt sudah ada program pendidikan dasar gratis, ternyata dimasa kepemimpinan H. Ali Mukhni aplikasi di lapangan ada juga pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite dengan dalih bermacam alasan. Ke depan pengratisan tersebut harus sampai ke level bawah. tidak hanya slogan kampanye untuk mendapatkan suara sewaktu kampanye jelang Pilkada saja.

Pendidikan gratis bukan hanya sekadar opini positif bagi penguasa. Tapi juga akan diiringi dengan adanya pembenahaan sektor pendidikan secara menyeluruh. Seperti perlu peningkatan mutu ajar terutama yang berkaitan dengan mutu dan kualitas untuk peserta didik. Terutama pendidikan karakter, dan juga diiringi dengan peningkatan kesejahteran guru yang PNS mupun guru honorer. Tujuannya, agar lebih optimal merealiasikan konsep pendidikan yang ideal ini.

Ketiga sektor tersebut sangat perlu direaliasikan. Semuanya sangat menentukan seperti apa wajah Padang Pariaman 20 sampai 100 tahun ke depan. Jadi tidak ada kata tidak, pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis berkualitas dan pendidikan gratis berkarakter perlu direaliasikan.

Jika semua itu bisa direaliasikan secara total, maka Padang Pariaman sudah menjadi daerah terbaik di Sumatera Barat. Ada satu keyakinan, daerah Padang Pariaman merupakan daerah penyangga Provinsi Sumbar, memiliki peluang menjadi daerah ibu kotanya provinsi. Hal ini juga melihat dari kemunduran Kota Padang saat ini. Kuncinya, tinggal kemauan merealiasikan semua itu dari setiap kepala daerah(**)

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.