![]() |
| Kepala bidang perdagangan perindustrian TM. Simarmata kunjungi pasar Aur Kuning (**) |
Bukittinggi, Canangnews- Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Sumatera Barat, mencatat penerimaan retribusi Pasar Aur Kuning mencapai Rp180 juta hanya dalam waktu setengah hari. Peningkatan pendapatan tersebut terjadi saat pemerintah melakukan penertiban terhadap pedagang yang menunggak pembayaran retribusi.
Dalam operasi yang digelar pada Senin (16/11/2026), petugas gabungan menyegel 13 toko yang belum melunasi kewajiban retribusi. Sebanyak 11 toko berada di Blok A, sedangkan dua lainnya berada di Blok B.
Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, T.M. Simarmata, mengatakan penerimaan Rp180 juta tersebut berasal dari pembayaran tunggakan sejumlah pedagang yang memilih melunasi kewajibannya sebelum petugas melakukan penyegelan.
"Sejak pagi hingga siang banyak pedagang yang langsung melunasi kewajibannya. Sampai siang ini saja, dana yang masuk sudah mencapai Rp180 juta," kata Simarmata saat ditemui di kawasan Pasar Aur Kuning, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, pembayaran tersebut meningkat setelah Pemko Bukittinggi mulai menjalankan tindakan tegas terhadap toko dan kios yang memiliki tunggakan retribusi dalam waktu lama.
Meski demikian, petugas tetap melakukan penyegelan terhadap pedagang yang belum menyelesaikan kewajibannya hingga pelaksanaan penertiban.
"Tadi kita sudah menyegel sebanyak 13 toko, dengan rincian 11 toko berada di Blok A dan dua toko lainnya di Blok B," ujarnya.
Simarmata menegaskan penertiban tidak berhenti pada penyegelan 13 toko tersebut. Pemko Bukittinggi akan melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh toko dan kios yang masih memiliki tunggakan retribusi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pedagang sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.
"Nanti semua toko yang masih belum membayar retribusi akan kita segel," tegas Simarmata.
Pemko Bukittinggi berharap penertiban ini mendorong para pedagang lebih disiplin membayar retribusi sesuai ketentuan sehingga pendapatan daerah dari sektor pasar dapat terus meningkat.
(KH)

