DPRD Pessel Tak Ingin Anggaran RSUD Kabun Taranak Sia-sia, Akan Telusuri Alasan Bupati Hentikan Pembangunan

Canang Pessel
0


PESISIR SELATAN — DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tidak ingin anggaran negara yang telah dikucurkan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, berakhir sia-sia.


Ketua DPRD Pessel Darmansyah mengatakan, lembaga legislatif tersebut akan menelusuri secara menyeluruh alasan Bupati Pessel Hendrajoni yang menegaskan tidak akan melanjutkan pembangunan RSUD di kawasan tersebut.


Menurut Darmansyah, keputusan yang diambil bupati tentu memiliki pertimbangan dan dasar tertentu. Namun, DPRD perlu mengetahui secara utuh persoalan yang menyebabkan pembangunan rumah sakit tersebut hingga kini belum dapat diselesaikan.


“Kalau alasannya kuat, tentu bupati tetap teguh pada pendiriannya. Kami berharap persoalan ini clear and clean. Apa sebenarnya pokok persoalan yang mendasar,” kata Darmansyah kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Pessel, Senin (14/9/2026).


Ia menegaskan, persoalan RSUD Kabun Taranak tidak boleh berhenti hanya pada pernyataan bahwa pembangunan tidak akan dilanjutkan. Menurutnya, terdapat kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar yang harus menjadi perhatian bersama.


Salah satunya adalah memastikan setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aset dan bangunan yang telah terlanjur dibangun juga harus dipikirkan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.


“Kami di DPRD tentu tidak ingin anggaran tersebut terbuang sia-sia, sebab itu uang rakyat. Mestinya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.


Karena itu, DPRD Pessel akan melihat persoalan tersebut dari berbagai aspek. Tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga aspek teknis, administrasi, pengadaan hingga aspek hukum yang berkaitan dengan proyek tersebut.


Darmansyah mengatakan, jika memang terdapat persoalan hukum dalam pembangunan RSUD tersebut, maka status penanganannya juga perlu diperjelas kepada publik.



Termasuk, kata dia, informasi mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang disebut-sebut berkaitan dengan polemik pembangunan rumah sakit tersebut perlu ditelusuri kembali agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.



“Apapun konsekuensinya, apakah ada persoalan hukum, apakah ada SP3, ini tentunya harus ditinjau ulang kembali apa sebenarnya yang sedang terjadi,” katanya.


DPRD, lanjut Darmansyah, tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh persoalan diketahui secara terang. Menurutnya, persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran publik harus dibahas berdasarkan data dan fakta.


Untuk itu, DPRD Pessel berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan RSUD di Bukit Kabun Taranak. Peninjauan tersebut dinilai penting untuk melihat kondisi bangunan secara langsung.


“Langkah berikutnya tentu kami akan menelusuri apa-apa dasar dan penyebabnya bupati dengan tegas mengatakan tidak mau melanjutkan pembangunan RSUD ini,” tuturnya.


Selain turun ke lapangan, DPRD juga membuka kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.


Pernyataan Ketua DPRD Pessel itu disampaikan setelah Bupati Pessel Hendrajoni sebelumnya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan melanjutkan pembangunan RSUD di Bukit Kabun Taranak.


Hendrajoni menyampaikan sikap tersebut saat menghadiri rapat paripurna DPRD Pessel dalam agenda penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).


Hendrajoni mengatakan, keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan RSUD tersebut bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang disebut telah diterimanya sejak 12 Maret 2020.


Menurut Hendrajoni, hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar Nomor LAINV-316/PW03/5/2019 tertanggal 3 September 2019 memuat sejumlah persoalan dalam pembangunan relokasi RSUD Painan tersebut.


Ia menyebut setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi temuan pemeriksaan. Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pembangunan rumah sakit, kondisi tanah dan pondasi, serta proses pengadaan proyek.


Pertama, pembangunan RSUD disebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Selain itu, pembangunan tersebut juga disebut tidak didukung dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).


Kedua, persoalan berkaitan dengan pemilihan jenis pondasi dan kondisi tanah. Hendrajoni mengatakan pemilihan pondasi berdasarkan rekomendasi konsultan dinilai kurang memperhitungkan kondisi tanah di lokasi pembangunan.


Pematangan lahan juga disebut tidak sesuai prosedur sebagaimana yang tercantum dalam studi kelayakan dan dokumen UKL-UPL. Menurut Hendrajoni, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa pembangunan RSUD dinilai tidak layak untuk dilanjutkan.


Ia menyebut konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang digunakan pada pondasi tidak mampu memikul beban bangunan. “Pondasinya sudah patah, itu ahli yang mengatakan kepada saya,” kata Hendrajoni.


Selain persoalan teknis, Hendrajoni menyebut adanya temuan ketiga yang berkaitan dengan proses pengadaan pembangunan relokasi RSUD Painan. Menurutnya, proses tersebut disebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Atas dasar berbagai persoalan tersebut, Hendrajoni menegaskan Pemkab Pessel tidak akan melanjutkan pembangunan RSUD Kabun Taranak. Ia meminta polemik mengenai rumah sakit tersebut tidak terus digulirkan tanpa melihat hasil pemeriksaan dan kondisi teknis bangunan.


“Pemkab Pessel tidak akan melanjutkannya. Ini harga mati,” tegasnya.


Hendrajoni juga menyinggung proses hukum yang pernah berjalan terkait proyek tersebut. Ia meminta DPRD ikut mendorong agar persoalan hukum yang berkaitan dengan pembangunan RSUD itu memperoleh kepastian, termasuk mengenai status penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.



Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Ia juga menilai tidak tepat apabila dirinya kini didesak untuk melanjutkan pembangunan, sementara berbagai persoalan telah muncul dan disebut menjadi temuan pemeriksaan.


“Kalau memang RSUD ini harus dilanjutkan pembangunannya, seharusnya kita komitmen dari awal. Jangan ketika ada masalah seperti ini, baru semua ribut dan seakan-akan menyalahkan saya,” tuturnya.


Di sisi lain, DPRD Pessel menegaskan akan tetap menelusuri persoalan tersebut. Bagi DPRD, perdebatan mengenai dilanjutkan atau tidaknya pembangunan harus didasarkan pada kejelasan persoalan, sehingga tidak ada anggaran publik yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia dan masyarakat tetap memperoleh manfaat dari aset yang sudah terbangun.

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(50)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top