 |
Bukittinggi, Canangnews--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi terkait penanganan drainase untuk mengatasi banjir di Kota Bukittinggi, Selasa (21/4).
Rapat yang berlangsung di Bukittinggi ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, serta sejumlah pihak terkait dari lintas instansi.
Rismal Hadi menyampaikan bahwa penanganan drainase perlu dilakukan secara terpadu lintas wilayah, mengingat aliran air antara Bukittinggi dan Agam saling terhubung. Ia menilai koordinasi ini penting untuk menghasilkan langkah konkret dalam mengurangi potensi banjir.
Salah satu opsi yang dibahas adalah mengurangi debit air yang masuk ke Kota Bukittinggi, khususnya dari kawasan Jambu Air, dengan mengalirkannya melalui jalur Bypass hingga ke Batang Tabuo.
“Pembangunan saluran pengalihan ini menjadi salah satu solusi, namun membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perizinan dari Balai Jalan karena sebagian jalur berada di jalan nasional,” ujar Rismal
.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti sejumlah langkah lanjutan seperti pengurusan izin penggunaan jalan nasional, rekayasa lalu lintas selama masa pengerjaan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan, serta peninjauan ulang desain teknis agar sesuai dengan kondisi terkini.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, menekankan pentingnya penanganan jangka panjang melalui manajemen air terpadu lintas wilayah.
Upaya tersebut meliputi pengalihan aliran air hingga pembangunan infrastruktur pengendali seperti kolam tangkapan air dan sumur resapan di wilayah hulu.
Ia menambahkan, penanganan ini membutuhkan dukungan data serta sinergi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait di tingkat provinsi.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antar daerah untuk mengatasi persoalan banjir secara lebih efektif dan berkelanjutan.
(KH)