Catatan Indra Jaya Nauman
ORANG Minang memang punya gen pembelajar ulung. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah banyak orang Minang yang terpelajar. Banyak orang Minang yang belajar sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah dan ke Eropah.
Tak heran jika muncul tokoh sekelas Syech Ahmad Khatib al-Minangkabawy serta barisan Bung Hatta. Bung Syahrir, Haji Agus Salim, Tan Malaka dan lain-lain.
Menurut Gamawan Fauzi (cendekiawan, birokrat, tokoh adat) pada masa presiden SBY, 27 persen menteri itu orang Minang, padahal populasi warga Minang itu hanya ±2,7 persen. Bahkan, lebih ekstrem beliau mengatakan bahwa separoh Indonesia itu milik orang Minang karena yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hanya dua orang, Sukarno dan Hatta.
Namun, awal tahun 2025, Gamawan mengeluarkan sindiran, cemooh, bahwa suku Minang masih menempati peringkat kedua (harusnya peringkat satu) dari segi jumlah sarjana di Indonesia. Kalah dari suku Batak yang menempati peringkat pertama. Statemen Gamawan yang viral waktu itu adalah "Masih Untung Nomor Dua".
Malah, Khairul Jasmi lebih sadis mengatakan bahwa pendidikan di Sumatra Barat (Sumbar) "terlempar dari orbit nasional".
Bedanya, Gamawan bicara tentang suku Minang (tentu yang di kampung dan di rantau). Khairul Jasmi bicara tentang Sumatra Barat.
Inilah anomali pendidikan Sumbar, yang punya IKIP (sekarang UNP), punya sejumlah FKIP dan Fakultas Tarbiyah serta puluhan STKIP, kok bisa terlempar dan hanya peringkat dua?
Sebenarnya, sebelum dan awal otonomi daerah sudah muncul gebrakan untuk merebut kembali kejayaan pendidikan Sumbar. Gubernur Gamawan Fauzi (2005-2009) mendirikan beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggul, Pemkab Agam dengan dorongan Pak Bachtiar Chamsyah (waktu itu jadi Mensos) mendirikan SMAN Agam Cendekia.
Sejalan dengan kebijakan pusat, beberapa kabupaten dan kota memplotting SMAN Unggul. Di antara hasilnya, tahun 2007 ratusan tamatan SMA dari Sumbar berhasil masuk ITB (alumni SMAN 1 Padang saja 75 orang, ditambah dari SMAN Agam Cendekia dan dari beberapa SMAN Unggul lainnya.
Bagaimana sekarang dan ke depannya?
Meskipun orang Sumbar memiliki gen pendidikan yang unggul, perkembangannya sangat ditentukan oleh pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan bupati dan walikota melalui Dinas Pendidikan.
Kebijakan bupati dan walikota hasil pilkada yang lalu di bidang pendidikan dapat dilihat penempatan personil di organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan, terutama penunjukan kepala dinas yang mengurus masalah pendidikan.
Menurut saya, Dinas Pendidikan itu mengelola urusan yang sangat teknis, yaitu sekolah dan proses belajar mengajar. Maka, seyogianya seorang kepala dinas pendidikan itu seorang manajer yang juga seorang profesional (memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis). Kepala Dinas Pendidikan itu seorang konseptor (bukan pelaksana) yang punya gagasan dan konsep yang dilandasi keilmuan dan pengalaman di bidang pendidikan dan mampu menilai gagasan dan konsep orang lain.
Jadi, Kadis pendidikan itu bukan hanya top administrator dan bukan sekadar idea collector (pengumpul, Ide tanpa punya kemampuan profesional untuk menilainya).
Nah, di sinilah anomalinya pendidikan di Sumbar saat ini dan minimal 5-10 tahun ke depan. Ketika hampir semua kepala daerah (bupati dan walikota) berkoar bahwa andalan Sumbar adalah pembangunan SDM. Tetapi, ada beberapa kepala daerah tidak menjadikan dinas pendidikan sebagai prioritas utamanya. Salah satu buktinya adalah berapa kepala daerah tidak menunjuk seorang manajer profesional sebagai kepala dinas pendidikan. Belum lagi dilihat kebijakan anggaran dan kebijakan lainnya.
Anomali berikutnya adalah beberapa kepala daerah tidak menemukan profesional pendidikan untuk jadi kepala dinas pendidikan di antara ribuan profesional pendidikan di Sumbar (guru/kepsek di SD, SMP, SMA dan SMK) juga banyak dosen di LPTK (UNP, FKIP, STKIP, dan Fakultas Tarbiyah).
Saya tidak "under estimate" (istilah Pak Isman Imran) kepada personal kepala daerah dan personal yang diamanahi menjadi Kepala Dinas Pendidikan itu. Saya hanya heran terhadap kebijakan kepala daerah tsb. Saya prihatin kapada sang kadis tersebut karena sebagian energinya akan terkuras untuk menyesuaikan diri dan mempelajari banyak hal tentang masalah dan core-nya kependidikan.
Jika dia tidak mampu beradaptasi dan belajar dengan cerdas, maka dia tidak akan mampu melahirkan konsep, gagasan profesional atau tidak mampu menyaring konsep dan ide dari bawahannya atau dari pihak lain. Maka sang kadis akan berubah dari manajer yang mengarahkan, mengendalikan dan menjadi top administrator menjadi idea collector yang akan diarahkan oleh bawahan atau pihak lain.
Berikutnya, dia harus sigap membangun persepsi positif, truth, dari guru dan masyarakat terhadap kompetensinya.
Anomali berikutnya adalah saya khawatir akan pencapaian peningkatan mutu pendidikan di Sumbar untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan. Mudah-mudahan, ada mukjizat yang mementahkan anomali tersebut.
Semoga!
*
Anomali adalah penyimpangan atau keanehan yang terjadi dari keadaan normal, pola umum, aturan atau ekspektasi yang berlaku, bisa berupa kelainan fisik, perilaku, data statistik, hingga fenomena alam yang tidak biasa seperti turun salju di gurun.
Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "anomalos" yang berarti "tidak teratur" dan digunakan di berbagai bidang, dari sains, ekonomi hingga budaya internet (meme anomali AI).
Contoh Anomali
• Sains: Anomali magnetik bumi yang tidak seragam atau anomali cuaca (salju di Sahara).
• Ekonomi: Harga saham yang bergerak tidak sesuai teori keuangan standar.
• Medis: Kelainan genetik atau struktur tubuh yang tidak normal.
• Internet/Budaya: Meme AI yang menampilkan karakter absurd (misalnya hiu berkepala planet), yang viral di TikTok.
Intinya
Ketika sesuatu terjadi "di luar kebiasaan" atau "tidak seperti yang diharapkan", itulah yang disebut anomali. Ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dari standar atau mayoritas, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
