 |
| Pandangan umum Fraksi Gerindra yang diwakili, Shabirin Rahmat serahkan nota kepada Ketua DPRD, disaksikan Wali Kota Bukittinggi (**) |
Bukittinggi, Canangnews— Enam fraksi di DPRD Bukittinggi sampaikan pandangan umum atas Rancangan APBD Perubahan tahun 2025. Sementara itu, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (08/09) itu, Wali Kota Bukittinggi juga hantarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, setelah dihantarkan pada rapat paripurna, Kamis 04 September 2025 lalu, enam fraksi di DPRD Bukittinggi memberikan pemandangan umum atas R-APBD Perubahan 2025. Seluruh fraksi memberikan pertanyaan dan juga masukan kepada Wali Kota, diantaranya terkait defisit hingga Rp13 milyar lebih dan upaya mencapai target pendapat daerah.
“Pada pembahasan tingkat I ini, enam fraksi memberikan pemandangan umum atas R-APBD Perubahan 2025. Kemudian pada hari ini Wali Kota juga menghantarkan secara resmi, KUA PPAS untuk tahun anggaran 2026,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra, dibacakan oleh Shabirin Rachmat, menyampaikan, dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah meningkat dari Rp730,3 miliar menjadi Rp745,2 miliar, belanja daerah naik dari Rp737,9 miliar menjadi Rp791,5 miliar, serta pembiayaan daerah bertambah dari Rp7,2 miliar menjadi Rp33,08 miliar. Perubahan ini menimbulkan defisit sebesar Rp13,2 miliar yang harus dikelola dengan bijak.
“Fraksi Gerindra mengharapkan adanya optimalisasi potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat serta diawasi secara ketat untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran,”harapnya
Fraksi PKS, dibacakan oleh Nur Hasra, memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyesuaikan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan, namun tetap menekankan pentingnya optimalisasi PAD agar kemandirian fiskal semakin kuat, memastikan tambahan belanja diarahkan pada program prioritas yang berdampak bagi masyarakat, menyiapkan strategi agar defisit dapat ditekan, serta menjaga transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan APBD, dengan komitmen membahas Ranperda ini secara konstruktif demi pembangunan yang berkeadilan, berbudaya dan gemilang
Fraksi Nasdem, diwakili Neni Anita, menyampaikan, apresiasi pada Wali Kota Bukittinggi karena disebutkan pada rancangan perubahan APBD Bukittinggi mengalami Defisit sebesar Rp13,2 miliyar lebih. “Namun, kami dari Fraksi Nasdem melihat, ada beberapa dampak negatif dengan adanya Defisit Anggaran APBD itu,” ujarnya.
Fraksi Nasdem juga mempertanyakan, bagaimana upaya pemerintah kota, mensiasati, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran perubahan ini, dapat dikerjakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, mengingat hanya 4 atau 3 bulan yang efektif tersisa pada 2025.
Fraksi Demokrat disampaikan, Elfianis, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi beserta TAPD atas keberhasilan dalam menyiapkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta capaian prestasi nasional dalam realisasi pendapatan daerah. APBD Perubahan memiliki peran strategis sebagai instrumen penyesuaian dinamika fiskal, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan dasar dan mendukung sektor produktif seperti UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Sehubungan dengan itu, Fraksi Demokrat menanyakan strategi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, mengatasi hambatan pencapaian target pendapatan, serta memanfaatkan SiLPA secara selektif untuk menutup defisit, sambil memastikan belanja diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi PPP-PAN, disampaikan oleh Dewi Anggraini, menila, Rancangan APBD Perubahan 2025 mencerminkan mimpi dan harapan pemerintah daerah meski masih terdapat defisit Rp13 miliar, dan mendorong pemanfaatan potensi daerah untuk menutup kekurangan tersebut.
(KH)