Pesisir Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (22/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pessel dari Fraksi NasDem, Dani Sopian, didampingi Wakil Ketua Ermizen, serta turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim. Agenda tersebut diikuti oleh seluruh fraksi DPRD, di mana sebanyak sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Teguh Dehalsa, menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, dinamika situasi dan kondisi yang berkembang, termasuk adanya perubahan kebijakan anggaran maupun regulasi, menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran.
Teguh menegaskan, penyusunan perubahan APBD 2025 tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, perubahan anggaran juga berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
“Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah penyesuaian arah kebijakan, termasuk penyesuaian penerimaan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta optimalisasi program dan kegiatan melalui pemanfaatan SILPA tahun anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK,” ungkap Teguh.
Ia menambahkan, perubahan APBD juga bertujuan menampung pergeseran anggaran serta pemenuhan alokasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua itu, kata Teguh, dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sisa waktu pelaksanaan anggaran berjalan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem juga menyampaikan data terkait perubahan pendapatan daerah. Pada APBD awal 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,843 triliun lebih. Namun, dalam rancangan perubahan APBD, jumlah itu turun menjadi Rp1,694 triliun lebih.
Penurunan pendapatan tersebut terdiri dari beberapa komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp202,3 miliar lebih, berkurang menjadi Rp184,5 miliar lebih. Sementara itu, pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari Rp1,641 triliun lebih menjadi Rp1,509 triliun lebih.
Sedangkan dari sisi belanja daerah, Fraksi NasDem mencatat adanya penyesuaian. Belanja operasi yang semula Rp1,450 triliun lebih, turun menjadi Rp1,405 triliun lebih. Begitu juga dengan belanja modal, dari Rp164,5 miliar lebih menjadi Rp99,8 miliar lebih.
Adapun belanja tak terduga tetap sama dengan APBD awal, yakni Rp5 miliar. Namun, belanja transfer mengalami penurunan dari Rp268,5 miliar lebih menjadi Rp262,3 miliar lebih.
Dalam pembiayaan daerah, Fraksi NasDem menyoroti adanya perubahan signifikan pada SILPA. Pada awal APBD 2025, SILPA direncanakan sebesar Rp45 miliar. Akan tetapi, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan SILPA meningkat menjadi Rp78,2 miliar lebih.
“Perubahan ini menjadi penting untuk diakomodir dalam rancangan perubahan APBD 2025 agar pelaksanaan program dan kegiatan daerah dapat berjalan dengan baik hingga akhir tahun,” jelas Teguh.
Ia juga menegaskan bahwa Fraksi NasDem mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, perubahan APBD harus mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam pidatonya, Teguh menyampaikan bahwa Fraksi NasDem berharap perubahan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memastikan realisasi dana transfer berjalan optimal. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap belanja daerah. Efisiensi dan efektivitas belanja menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan anggaran yang ada.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan pendapatan, maka langkah penghematan harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya lagi.
Teguh menutup pandangan umum Fraksi NasDem dengan menegaskan komitmen partainya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun Pesisir Selatan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.
“Demikian pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, semoga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb,” tutup Teguh