Pesisir Selatan — Ratusan nelayan dari Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin (2/6/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan dan ketidakpuasan para nelayan terhadap tudingan penggunaan alat tangkap ilegal yang mereka anggap tidak berdasar serta polemik yang melibatkan salah satu anggota DPRD, Novermal.
Massa aksi yang didominasi oleh nelayan membawa berbagai spanduk dan poster bernada protes. Di antaranya bertuliskan “Novermal, kami rakyat bukan musuh!” serta “Turunkan Novermal!”
Koordinator lapangan aksi, Nasdianto, menegaskan bahwa tudingan penggunaan pukat harimau yang beredar di media sosial sangat merugikan para nelayan dan membuat mereka takut melaut.
“Sudah 30 hari kami tidak melaut. Kami takut ditangkap. Jika memang kami salah, beri kami solusi, beri kami petunjuk. Jangan kami diviralkan atau ditangkap tanpa adanya sosialisasi dan mediasi,” ujar Nasdianto.
Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 1992, nelayan Air Haji sudah menggunakan lampara dasar sebagai alat tangkap utama dan tidak pernah beralih ke alat tangkap terlarang.
“Lampara dasar bukan pukat harimau. Ini perlu diluruskan. Tuduhan itu merusak nama baik kami,” tambahnya.
Menurutnya, penyebaran informasi keliru melalui media sosial, yang diduga dilakukan oleh Novermal, telah membuat kehidupan nelayan terganggu secara psikologis dan ekonomi.
Tak hanya soal alat tangkap, aksi tersebut juga menyoroti kejelasan status Novermal yang disebut-sebut merangkap sebagai wartawan dan anggota DPRD.
“Bagaimana bisa seorang anggota DPRD juga menyebarkan berita? Ini menimbulkan konflik kepentingan. Kami minta kejelasan, jangan main dua kaki,” ucap salah satu orator aksi.
Dalam aksi itu, nelayan menyampaikan delapan tuntutan utama kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang intinya menuntut keadilan, kejelasan status jabatan, serta penghentian penyebaran informasi hoaks oleh Novermal.
Selain itu, mereka meminta agar Novermal dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat yang diwakilinya di Dapil IV.
Para nelayan juga menilai kehadiran Novermal di DPRD tidak memberi manfaat, melainkan justru memperkeruh keadaan dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami di bawah semakin susah. Jangan sampai suara rakyat diabaikan. Kami tidak ingin konflik, tapi juga tidak ingin didiskreditkan tanpa alasan,” ujar seorang peserta aksi lainnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Darmansyah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh para nelayan.
“DPRD menerima semua aspirasi masyarakat. Kita akan pelajari secara mendalam dan melibatkan seluruh pihak agar persoalan ini bisa selesai dengan cara yang adil dan bijaksana,” kata Darmansyah.
Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi fakta di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait legalitas alat tangkap yang digunakan nelayan Air Haji.
“Jika memang alat itu melanggar aturan, kita akan bantu mencarikan solusi, misalnya penggantian alat. Tapi kita harus lihat dulu aturannya dan kondisi sebenarnya di lapangan,” lanjutnya.
Darmansyah juga membuka ruang dialog antara para nelayan, pihak DPRD, instansi teknis, serta Novermal sendiri untuk mencegah polemik semakin meluas.
“Kami tidak ingin persoalan ini memecah belah masyarakat. Semua pihak harus duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat akan bersikap netral dan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menyikapi polemik ini.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi itu berjalan tertib dan damai, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Pesisir Selatan dan Satpol PP.
Pihak kepolisian terlihat mengatur lalu lintas di sekitar kantor DPRD untuk menghindari kemacetan dan memastikan keamanan massa aksi serta pengguna jalan.
Para nelayan yang mengikuti aksi berasal dari berbagai wilayah di Nagari Air Haji, menunjukkan soliditas dan kesamaan aspirasi di antara komunitas nelayan setempat.
Beberapa perwakilan nelayan juga sempat melakukan pertemuan tertutup dengan unsur pimpinan DPRD untuk menyerahkan tuntutan secara tertulis.
Hingga aksi berakhir pada siang hari, suasana tetap kondusif. Para nelayan kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka.