Pariaman, CanangNews - Kementerian Sosial Republik Indonesia telah merealisasikan bantuan sosial melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang diusulkan setiap tahunnya.
Untuk tahun 2024 Padang Pariaman memperoleh alokasi sebesar Rp45.618,822.946,00 (empat puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Sebanyak Rp27,657,005,952.00 dari total bantuan telah disalurkan langsung oleh Kemensos RI melalui PT Pos Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Negara), khususnya BRI.
Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Dra Sumarni MPd menyebutkan, bantuan tersebut disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam beberapa tahap dan berbagai jenis.
"Di antaranya berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan II, bantuan bahan kebutuhan pokok tahap IV bagi 23.864 KPM, bantuan atensi pemenuhan hidup layak bagi 540 PM, bantuan atensi kewirausahaan bagi 3 PM serta bantuan alat bagi disabilitas dan lansia kepada 92 penerima manfaat, " kata Sumarni saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2024).
Ia menjelaskan, kesemuanya itu sudah disalurkan kepada seluruh penerima manfaat di Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Sosial, sisanya akan segera disalurkan sampai akhir tahun 2024.
Sumarni menambahkan, untuk mendapatkan bantuan tersebut merupakan upaya dan kerjasama semua pihak, termasuk kegigihan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan stakeholder lainnya. Bantuan tersebut juga merupakan usulan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Bupati Padang Pariaman melalui DinsosP3A.
Untuk tahun 2025 mendatang, kata One (begitu panggilan akrabnya), pihaknya terus berupaya agar bantuan tersebut dapat lebih banyak dan dapat menyasar lebih luas lagi masyarakat sehingga Padang Pariaman bisa bangkit dan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumarni juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang terus berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan program bantuan sosial.
"Diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari upaya tersebut. Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan efisien diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya lagi. (*/ZT)
