.jpg)
PESISIR SELATAN — DPRD Kabupaten Pesisir Selatan meminta Pemkab untuk memastikan pekerja sosial masyarakat (PSM) Dinas Sosial tidak terlibat politik praktis dalam mendukung calon.
Hal itu disampaikan, sejumlah Fraksi DPRD Pessel saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap terhadap Ranperda APBD-P 2023 dalam rapat paripurna, Rabu 6 September 2023.
“Pemerintah daerah juga harus memastikan keberadaan petugas PSM tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politiknya dalam Pemilu 2024 nanti,” ungkap Novermal Yuska dari Fraksi PAN dalam dalam penyampaian pandangan umum fraksinya.
Ia menjelaskan, saat ini terkait keberadaan PSM yang dibentuk Dinas Sosial sudah jadi gunjingan di tengah masyarakat. Pasalnya, pergerakannya dihembuskan untuk mencarikan suara untuk kandidat tertentu.
Selain itu, keberadaan PSM tersebut tbelum dibutuhkan. Karena dengan keterbtasan anggaran APBD. Pekerjaan itu bisa dimaksimalkan melalui petugas TKSK, Pendamping PKH, serta pemerintah nagari.
“Dan koordinasinya dengan pemerintah nagari tidak jelas, dan cenderung lebih menentukan dari pada wali nagari dalam penentuan masyarakat miskin dalam bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial,” jelasnya.
Ia meminta terkait hal itu, Pemkab melalui Dinas Sosial perlu untuk mengevaluasinya. Karena di tingkat nagari ada Pemerintah yang telah diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan.
“Kondisi ini dikeluhkan oleh banyak Walinagari, dan meminta supaya dievaluasi,” terangnya.
Sementara itu, Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Juru bicara Fraksi PKS Pardis mengatakan, keberadaan PSM hingga saat ini belum diketahui tupoksinya oleh DPRD.
Menurut Fraksi PKS, lebih penting anggaran untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak untuk 47 nagari yang sudah habis masa jabatannya daripada merekrut tenaga PSM.
“Kami menilai ada beberapa ketidaktepatan pemerintah daerah dalam hal menentukan prioritas pembangunan sebelumnya. Menurut kami lebih penting anggaran untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak untuk 47 nagari yang sudah habis masa jabatannya daripada merekrut tenaga PSM
yang sampai sekarang DPRD belum mengetahui apa tupoksinya, ” tegas Pardis.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan, Wendra Rovikto belum mau berkomentar soal pandangan fraksi yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya bakal menjawab melalui Pemkab Pessel dalam paripurna jawaban atas pandangan umum yang disampaikan fraksi DPRD dalam rapat paripurna.