Sambangi Rumah Syarikat, John Kenedy Azis : Kita Upayakan Agar Biaya Haji Bisa Ditekan

Anggota Komisi VIII DPRI John Kenedy dalam Silaturahmi Anggaran Berkeadulan dan Sinergitas / Foto,nas

Bukittinggi, Canangnews - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi partai Golkar, H.John Kenedy Azis,SH kunjungi Bukittingggi, dalam rangka Silaturahmi dan dengan topik diskusi " Anggaran Berkeadilan dan sinergitas" bersama Inisiator Fadly Reza dan Direktur Rumah Syarikat, dihadiri oleh Aliansi Pers dari PWI, Media JMSI Bukittinggi, Ketua Pemuda setempat dan lain-lain, diadakan di Rumah Syarikat Jalan Melati (Stasiun) Bukittinggi. Senin ( 6/2/2023).

John Kenedy menjelaskan, komisi VIII DPR RI bekerja dengan Kementerian lembaga diantaranya, kementerian agama, kementerian sosial, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Nasional Perlindungan Bencana(BNPB), Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Baznas,Wakaf Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lain-lain.

"Kami komisi delapan (VIII) selalu rutin melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP),membahas tentang fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan,"ujarnya.

Menurut politisi asal Pariaman Sumbar itu, di kementerian agama, komisi VIII mensupport anggaran rutin yang berjalan seperti biasa, akan halnya anggaran yang tidak berkaitan dengan belanja pegawai, komisi VIII bertanggung jawab dalam pembangunan Embarkasi Haji, yang merupakan target dari John Kenedi sebagai anggota komisi delapan dari Sumatera Barat.

"Embarkasi Haji yang terletak di Padang Pariaman, sekarang hampir rampung 50 persen, bagunannya memenuhi budget  multi use (serba guna) sebesar Rp.350 Milyar sudah tergunakan Rp.165 Milyar, akan bisa menampung sekitar 780  jemaah  atau dua kloter, disamping ada 14 embarkasi haji yang ada di Indonesia, kita bisa menampung calhaj dari Provinsi Bengkulu dan Jambi,"katanya.

Kemudian, ia menyebutkan,  pemerintah mengusulkan biaya perlanan ibadah haji pada 2023 ini, yaitu mencapai Rp.99 Juta perorang, dengan dibayar oleh calon jamaah haji sebesar Rp  69 Juta .

Usulan dari pemerintah itu ditolak langsung sebagai orang pertama yang tidak setuju terhadap  anggaran biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji.

Menurut John Kenedy, tentang biaya ongkos naik haji tahun ini belum diputuskan,dan perlu kajian dan dilakukan survei ke Saudi Arabia, karena usulan dari pemerintah memberatkan bagi calon jamaah, dan akan diputuskan pada 14 Februari 2023 mendatang.

"Benar, sekarang kelihatan ada kenaikan, ini disebabkan oleh komposisi presentase BPKH terhadap  subsidi Jemaah Haji. Yang biasa kurang lebih 60-40 persen, sekarang 30-70 persen. 70 menjadi beban calon jemaah haji, 30 persen jadi beban BPKH. Ini baru usulan yang belum diputuskan. "Target kami ongkos naik haji harus dibawah Rp.50 Juta," ulasnya.

Direktur eksekutif Rumah Syarikat Bukittinggi, Muhammad Fadly, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran anggota komisi VIII itu, terkait bagaimana hubungan sinergitas antara daerah dengan pusat , dalam hal ini posisi legislatif dan eksekutif.

"Kami sangat termotivasi, jikalau komunikasi yang baik antara para anggota legislatif dari daerah-daerah yang diwakilkan dengan pemerintah daerah berjalan dengan mulus dan baik,"imbuhnya.

( KH )