Parikmalintang, CanangNews – Bupati Padang Pariaman Ali
Mukhni mengatakan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan dana dari pemerintah
pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang
bersentuhan langsung kepada masyarakat. Artinya, hubungan pusat dan daerah
harus solid karena membangun daerah butuh dana yang besar,
sementara pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai.
“Menggaet dana pusat merupakan kunci
penting dalam melanjutkan pembangunan program strategis Sumbar ke depan. Kalau
melirik anggaran pendapatan ddan belanja daerah (APBD) saja, tentu akan sulit dan butuh waktu
lama,” kata Ali Mukhni di Parikmalintang, Jumat (4/9/2020).
Tahun depan, ulas dia, beberapa isu penting yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya antara
lain pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penguatan sektor sesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana,
penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan,
promosi pariwisata, pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), kemudahan berinvestasi
serta integrasi pelayanan publik.
“Siapapun yang akan menjadi pemimpin
Sumbar ke depan akan dihadapkan kepada tantangan yang besar. Apalagi untuk
pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 dan pembangunan Infrastruktur,
tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Jumlahnya (APBD) sangat terbatas dan banyak
tersedot untuk belanja pegawai,” katanya
lagi.
Semenjak memimpin Padang Pariaman, tambahnya, ia
menjalin komunikasi lintas sektoral, baik dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kementerian maupun lembaga-lembaga negara setingkat kementerian. Banyak mega proyek nasional di daerah ini merupakan wujud nyata perhatian lebih pemerintah
pusat kepada Kabupaten Padang Pariaman yang gigih berjuang untuk pembangunan
daerah.
“Coba lihat sekarang, di saat
kegiatan fisik APBD ditangguhkan karena penanganan covid-19,
namun kegiatan fisik bersumber dari pusat terus dilanjutkan. Antara lain Jembatan Sikabu senilar Rp25 milyar, Asrama Haji, Politeknik Pelayaran dan Irigasi Anai II,” ulas Ali Mukhni.
Sejak otonomi daerah digulirkan, lanjut dia, kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah. Oleh sebab
itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai strong leadership, berintegritas – termasuk bersih dari KKN (korupsi, kolusi
nepotisme – red), inovatif dan kreatif,
berpikir out of the box serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.
“Bekerja saja tidak cukup, pemimpin
harus berani berinovasi. Jika tidak berinovasi, tidak akan ada perubahan,”
kata bupati yang membuka Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok City itu. (R/ZT)
