Agam,-Pengerjaan sebuah gedung di RSUD Lubuk Basung menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh PT. Delapan Pilar Perkasa itu, diduga mendatangkan pekerja dari daerah zona merah (Padang) dan mencampurkannya dengan pekerja lokal.
Salah seorang aktifis asal Lubuk Basung berinisial FL, Minggu (10/5) mengatakan, pihaknya merasa kwatir dengan pengerjaan gedung di RSUD tersebut dikarenakan puluhan pekerjanya diduga merupakan warga asal Padang. Menurut regulasi protokol kesehatan penanganan Covid-19, pekerja tersebut masuk kategori orang dalam pantauan (ODP) yang harus diisolasi selama 14 hari.
"Jika tidak di isolasi, apakah ada pihak yang berani menjamin pekerja tersebut tidak terpapar Covid-19. Siapa yang berani bertanggung jawab?", katanya.
Dikatakan, pihak sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Agam dalam mencegah penyebaran Covid-19, dengan menutup pasar-pasar, mushalla dan masjid. Namun, kenapa pihak RSUD Lubuk Basung malah mendatangkan pekerja dari zona merah (ODP) dan dibiarkan berbaur dengan pekerja lokal?.
Sementara, Ketua LSM Garuda-NI DPW Sumbar, Bj. Rahmad mengatakan, pekerja dari zona merah sudah dapat di pastikan mereka itu berstatus ODP. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, bisa saja pekerja tersebut berstatus Orang Tanpa Gejala ( OTG). Dalam status OTG yang terdapat pada orang yang telah di tetapkan sebagai ODP sangat sulit untuk bisa di deteksi. "Hal inilah yang menjadi kecemasan kita bersama," ujarnya.
Dijelaskan, seseorang yang telah di tetapkan ODP, apabila meninggal, proses pemakaman jenazahnya harus sesuai protokol penanganan Covid-19 sebelum hasil swabnya keluar.
Hal ini sangat berbanding terbalik apa yang telah di terapkan RSUD Lubuk Basung, yang telah memperkerjakan ODP sebanyak 14 orang itu. Sepertinya ini sengaja dilalaikan SOP atau protokol yang telah ditetapkan.
Sementara, Direktur RSUD Lubuk Basung, Dr. Syahrizal Antoni membenarkan dan mengakui adanya pekerja yang berasal dari kota Padang sebanyak 14 orang yang tengah mengerjakan proyek tersebut. "Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Radiologi jumlah pekerja 28 orang, dari padang 14 orang, lokal 14 orang," ujar Syahrizal Antoni via WA.
"Sesuai dengan instruksi menteri PUPR No. 2 tahun 2020 tentang protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, PPK telah melakukan pendataan seluruh pekerja. Dan juga telah membentuk satgas Covid-19 yang di ketuai oleh sekretaris PPI, 4 anggota yang terdiri dari 2 dari pihak penyedia jasa dan 2 dari pihak pengguna jasa", katanya.
Dilanjutkannya, pihaknya melakukan pengukuran suhu pada seluruh pekerja setiap hari. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 pada pekerja, menyediakan alat pengukur suhu dan kotak P3K. Menyediakan sarana cuci tangan di areal lokasi proyek.
Saat ditanyakan terkait isolasi terhadap pekerja itu, Syahrizal Antoni menyuruh awak media untuk menanyakannya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). (tim)
