Catatan Bagindo Yohanes Wempi
PEMERINTAH Kota Payakumbuh bergerak cepat, sementara daerah lain di Sumatera Barat masih sibuk rapat-rapat dan diskusi-diskusi model penanganan / antisipasi pencegahan penularan virus corona. Pemko Payakumbuh sudah melakukan Lock down lokal sejak Jumat, 27 Maret 2020 sampai sekarang.
Saking seriusnya menangani virus corona ini, sebelum melakukan lockdown lokal, Pemko Payakumbuh sudah menguji coba langkah lockdown lokal tersebut selama tiga hari terakhir untuk memutus rantai penyebaran corona virus desease (covid)-19.
Alhamdulillah... hasilnya sampai sekarang Kota Payakumbuh masih termasuk zona bersih dari virus corona. Padahal, jika dilihat dari keberadaan Kota Payakumbuh merupakan perlintasan zona merah, tempat orang singgah dari zona merah Pekanbaru ke zona merah Kota Bukittinggi dan Kota Padang.
Kebijakan lockdown lokal yang dilakukan Pemko Payakumbuh antara lain dengan mengatur semua kendaraan antar provinsi Sumbar - Riau dialihkan ke satu jalur, jalur menuju jalan alternatif yaitu jalur by pass. Pengendara tidak dibenarkan berhenti di sepanjang jalan untuk menghindari penyebaran virus corona.
Keseriusan ini diiringi Pemko Payakumbuh dengan menyiapkan anggaran Rp40 milyar untuk mengantisipasi masyarakat terdampak, baik secara ekonomi dan non ekonomi. Langkah keseriusa Walikota Riza Falepi juga diiringi dengan mutasi bebeapa pejabat yang tidak punya komitmen atau lambat menjalankan instruksi untuk penanganan dampak virus corona ini.
Walaupun secara aturan penanganan virus corona oleh pemerintah pusat pada saat itu belum ada atau tidak ada aturan yang jelas, namun Walikota, Kapolres, Dandim dan Kejaksaan sepakat mengambil kebijakan bersama untuk lockdown lokal dengan menjadikan Kapolres sebagai ketua satuan tugas (satgas) dan jaringan satgasnya sampai ke kecamatan, kelurahan dan RT/RW.
Sekarang warga Kota Payakumbuh terselamatkan dari masuknya virus corona ini. Menurut penulis, model yang baik ini patut dicontoh oleh kepala daerah lain di Sumatera Barat, kalau perlu pemerintah provinsi mengambil kebijakan sesuai dengan aturan terbaru tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Alhamdulillah... beberapa hari ini pemerintah provinsi, sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah pusat. sedang membahas kebijakan memberlakukan PSBB di Sumatera Barat. Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum mendapatkan informasi apakah kebijakan PSBB ini sudah diputuskan dan diberlakuan untuk keseluruhan kabupaten / kota di Sumbar atau hanya kota dan kabupaten tertentu saja.
Penulis melihat kebijakan PSBB ini masih lambat diterapkan sampai keluar keputusan Kementrian Kesehatan. Maka, untuk mengantisipasi kelambatan tersebut, penulis mengimbau agar kepala daerah se-Sumbar belajar ke Pemko Payakumbuh yang berani melakukan lockdown lokal untuk menyelamatkan warganya.
Dalam hal ini, kepala daerah lain di Sumbar harus meniru bagaimana pembentukan satgas dari atas sampai ke RW/RT, bagaimana membuat regulasi dan sistem kerja nyata seluruh satgas sehingga bisa melarang orang luar (zona merah) masuk. Terhadap perantau yang pulang langsung dikarantina, didampingi satgas kelurahan dan RW/RT. Sedangkan masyarakat yang terdampak segera dibantu. Terhadap masyarakat yang berkelebihan, satgas kelurahan dan RW/RT yang mengumpulkan donasi.
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan diaktifkan, dukungan anggaran dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal ini, Pemko Payakumbuh memiliki cadangan dana Rp40 milyar untuk penanganan dampak virus corona ini.
Penulis membaca banyak inovatif Pemko Payakumbuh yang dapat diambil oleh daerah lain dari dalam menangani virus corona ini.
Pemerintah kabupaten / kota lain se-Sumbar harus secepatnya melakukan langkah cerdas dan kreatif sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona yang berasal dari Wuhan, China, ini. Jika tidak, akan berbahaya bagi warganya. Virus corona merupakan lawan yang nyata untuk dibasmi dan diantisipasi. [*]
