Kampung KB Media Pemberdayaan Masyarakat Padang Pariaman

 istilah “ Kampung ″,kesan yang muncul di fikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung.

Kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKB-PK ) dalam hal ini BkkbN,akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga  dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat.Memang, sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit,  dimedia massa yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik

.Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, antara lain Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru,  sehingga  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Untuk Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacitaterutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ",

Dalam upaya  menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografhi yang diprediksi akan terjadi pada tahun  2030.

Secara umum, mungkin  tujuan dari  dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung

Sehingga  pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk  selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait,

Secara sederhana  syarat Pembentukan Kampung KB
Pada dasarnya ada beberapa hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.Ketiga, partisipasi aktif masyarakat,

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan  kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang  memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Tentu timbul pertanyaan kenapa harus ada kampung KB  bila di lihat da di cermati secara regulasi dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk  tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPKtahun 2015-2019, BKKBNdiharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah programKampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan.Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniature atau gambaran( potret )dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan wilayah setingkat  RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis ‟.Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.Dengan demikian kegiatanyang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan  penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunanterpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir ( mindset ) masyarakat kearah yang lebih baik,

sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

Dalam diskusi penulis dengan sekretaris  Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Padang Pariaman Rudy Rahmat  terhadap sosialisasi kampung KB yang di bentuk pada masing masing kecamatan  merupakan salah satu peningkatan kesejahteraan keluarga.

Secara kelembagaan mungkin satu satunya OPD yang utuh  di Sumbar yang berdiri sendiri sebuah lembaga kusus yang hanya menangani KB dibawah lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kehadiran lembaga ini tidak muda sebagaimana yang di bayangkan ,kalau dilihat dari hadirnya lembaga tersebut tidak terlepas dari peran kepala daerah dalam membangun dan membina secara bersama sama dalam pengendalian penduduk  dan KB  mulai dari program KB,Pembinaan ketahanan keluarga  serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan yang sangat tinggi nilainya adalah menjalin mitra kerja baik dengan TNI dan Polri PKK dan mitra lainnya

Bukti dari keberhasilan tersebut kabuapten Padang Pariaman menuai keberhasilan dan semua penghargaan tersebut sudah di raih oleh Padang Pariaman ,mulai dari  2011 Bupati menerima penghargaan Manggala Karya Kencana di NTB tahun 2013 Bupati juga menerima penghargaan Satya Wira Karya Lencana di Surabaya dan Letkol Inf  Nursyamsuddin Dandin 0308 Pariaman menrima  manggala karya kencana serta 2016 ny Rena Ali Mukhni menerima penghargaan Manggala Karya Kencana di NTT dan wajar kiranya OPD tersebut  menjadi utuh ,semoga saja Nawacita yang di ucapkan oleh Presiden Jokowi  menjadi buming di Padang Pariaman tentunya peran serta lembaga dan elemen masyarakat juga ikut dalam menyukseskan  pengndalian penduduk dan kelaurga berencana (Alwi darwis)