Ketua DPRD Pariaman Drs Mardison Mahyuddin MM menyerahkan kue ulang tahun Kota Pariaman
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pariaman Drs Mardison Mahyuddin MM membuka dan memimpin rapat paripurna dengan agenda Peringatran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kota Pariaman. Rapat berlangsung di Gedung DPRD yang berlokasi di Desa Manggung, Pariaman Utara, Minggu (2/7/2017), dihadiri dan diikuti oleh hampir semua anggota legislatif.
Selain itu, juga hadir Walikota Mukhlis Rahman, Wakil Walikota Genius Umar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah / kepala desa dan kepala-kepala sekolah. Undangan kehormatan antara lain tampak Kapolresta, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama serta Dandim 0308 diwakili Kasdim, Gubernur Sumbar diwakili staf ahli dan tokoh masyarakat yang ada di rantau dalam hal ini hadir Adityawarman SH MH yang kini menjabat di Kejaksaan Agung RI.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Mardison mengatakan, semenjak menjadi daerah otonom, 2 Juli 2002, Kota Pariaman telah mengalami beberapa kali ganti kepemimpinan.
“Semenjak berdiri, Kota Tabuik (sebutan untuk Pariaman - red) telah beberapa kali berganti kepemimpinan. Yakni Penjabat Walikota Firdaus Amin (2002), Penjabat Walikota Sultani Wirman (2003), Walikota Nasri Nasar (2003), Walikota Mahyudin (2007) dan Walikota Mukhlis Rahman (2008 s/d sekarang),” ujarnya.
Ia juga menjelaskan sejarah ringkas berdirinya Kota Pariaman, bahwasanya pada tahun 1980-an, Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh Bupati Anas Malik telah menngusulkan pembentukan kota otonom dengan mengubah kecamatan pariaman menjadi tiga kecamatan: Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan.
Ketua DPRD Pariaman Drs Mardison Mahyuddin MM pimpin sidang paripurna dalam rangka HUT Kota Pariaman ke-15
"Pada masa itu Pariaman sebagai kota administratif diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam, 29 Oktober 1987," katanya lagi.
Kemudian, lanjut dia, pada 2 Juli 2002 Kota Pariaman ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 sebagai daerah otonom dan diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Hari Subarno. Sejarah perkembangan dan lahirnya Kota Pariaman hendaknya diketahui oleh masyarakat Pariaman sebagai jati diri kecintaan terhadap daerah.
“Sebagai kota kecil yang lahir dari pemekaran Kabupaten Padang Pariaman pada 2 Juli 2002, Kota Pariaman telah membuktikan diri dengan kemajuan di berbagai sektor, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” papar Mardison.
Walikota Pariaman Drs H Mukhlis Rahman MM
Di sektor pariwisata, katanya, Kota Pariaman saat ini termasuk daerah yang diperhitungkan sebagai destinasi tujuan wisata dengan keberadaan pulau-pulau kecil dan wisata bahari sebagai unggulan Kota Tabuik.
Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, pemerintah terus berupaya mendukung kemajuan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti Sulaman Nareh, Bordir, Fesyen dan kerajinan unggulan lainnya yang telah bersaing secara nasional.
"Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah telah mencetuskan pendidikan wajib belajar 12 tahun meskipun saat ini kewenangan SMA / sederajat telah diambil-alih oleh pemerintah provinsi, namun Pemerintah Kota Pariaman tetap terus mengusahakan bebas uang sekolah hingga tingkat SLTA," ujar dia.
Tokoh Masyarakat Kota Pariaman, H Adityawarman SH MH
Sedangkan di sektor kesehatan, ulas Mardison, pemerintah daerah juga menyediakan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) sebagai antisipasi layanan kesehatan masyarakat yang kurang mampu.
"Dari tahun ke tahun wajah Kota Pariaman telah berubah jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal itu merupakan proses dari kerjasama antara berbagai pihak seperti DPRD, Pemerintah Kota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh warga kota, para perantau, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan investor," ujar Mardison lagi.
Dalam rapat paripurna ini Ketua DPRD Mardison Mahyuddin juga mengungkapkan keinginannya menjadi Walikota Pariaman pada 2018 mendatang. “Saya berharap doa dan restu dari Pemerintah Kota Pariaman beserta seluruh masyarakat. Jika diizinkan maka hari ini merupakan terakhir saya memimpin sidang paripurna HUT Kota Pariaman,” kata Mardison disambut riuh dan tepuk-tangan undangan yang hadir.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman
Hal ini jelas menandakan bahwa Mardison memiliki keinginan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018.
"Tentunya jika Walikota dan kawan-kawan di DPRD merestui dan mengizinkan, maka saya akan maju sebagai kepala daerah jadi calon Walikota atau pun Wakil Walikota," kata dia di sela-sela rapat paripurna istimewa tersebut.
Mardison menyebutkan restu dan izin dari Walikota, anggota DPRD dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kepemimpinan lima tahun ke depan.
Selain itu pihaknya juga masih membutuhkan izin dan restu dari Partai Golkar serta dukungan dari partai politik (parpol) lain terutama Nasional Demokrat (NasDem) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada bursa pencalonan kepala daerah 2018.
"Kalau semua pihak tidak menginginkan bagaimana kita mau maju sebagai calon kepala daerah, maka itu sangat penting," ujar Ketua DPD Partai Golkar tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutannya mengatakan akan berkomitmen mensejajarkan Kota Pariaman dengan kota-kota lain yang telah maju di berbagai bidang.
Wako. menyebutkan sebagai daerah yang terus berupaya memajukan diri, Kota Pariaman telah berhasil membangun perubahan di berbagai sektor. Sebagai bentuk nyatanya dapat dilihat kemajuan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan dan bidang religius.
"Sebagaimana kita ketahui, Kota Pariaman juga telah empat kali meraih penghargaan / opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini membuktikan pemerintah daerah mempunyai komitmen yang tinggi dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," ujar dia.
Meskipun demikian, lanjut Mukhlis, pihaknya menyadari masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum bisa tertampung seperti permintaan pembangunan jalan jalur dua di kawasan Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, yang pembangunannya masih terkendala pembebasan lahan.
"Secepatnya akan kita usahakan pembebasan lahan dan pembangunan jalan tersebut sebagaimana juga permintaan dari pihak Pemprov. Sumbar karena itu merupakan gerbang utama dari arah Selatan menuju Kota Pariaman," ujar Mukhlis.
Walikota Pariaman Drs H Mukhlis Rahman MM bersama Pimpinan DPRD
Menyangkut persoalan infrastruktur yang masih terkendala karena pembebasan lahan usai paripurna saat diwawancarai wartawan, Ketua DPRD Mardison Mahyuddin mengharapkan peran anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan melakukan lobi pada pemiliki tanah.
“Kita berharap kepada kawan-kawan di dewan untuk bisa memaksimalkan perannya dengan sering turun ke dapil masing-masing, termasuk ke kawasan-kawasan yang masih terisolir, sehingga pembangunan infrastrukur dan sarana-prasarana di Kota Pariaman jadi merata,” pinta Mardison.
Ia juga mengatakan, pembangunan fisik hendaknya sejalan dengan sumberdaya manusia sehingga akan memunculkan kecerdasan intelektual masyarakatnya sehingga merata dan mampu menyamai daerah yang lebih maju.
“Sebagaimana yang kita lihat bahwa Pemerintah dan DPRD Kota Pariaman saling bersinergi dalam hal pembangunan, Sehingga daerah kita jadi setara dengan kota / kabupaten yang sudah maju. Dalam hal ini, peningkatan pembangunan Pariaman saat ini merupakan keseriusan kita bersama antara eksekutif dan legislatif,” ulas Mardison
Ketua DPRD Pariaman Drs Mardison Mahyuddin MM
“Dengan momentum hari jadi Kota Pariaman ke-15 ini kita berharap akan lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah pembangunan Kota Pariaman tetap dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru pada periode mendatang,” pungkas Mardison. (***)
Slamat Canang News; beritanya tampil beda..!
BalasHapus