Agam,-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Kamis (21/1). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Agam pada Tahun 2022.
"Rancangan awal RKPD Kabupaten Agam tersebut, akan lebih spesifik lagi setelah adanya usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Kita harapkan forum ini bisa memberikan masukan dan saran demi menyusun kebijakan pembangunan daerah pada 2022 mendatang," ungkap Kepala Bappeda Agam, Welfizar disela kegiatan.
Dikatakan, pada 2022 merupakan awal tahun bekerja bupati dan wakil bupati baru. Rancangan RKPD harus disinkronkan, serta tidak bertentangan dengan visi-misi gubernur dan presiden dengan harapan arah pembangunan benar-benar tercapai sesuai sasaran disertai kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan target khusus atau misi yang menjadi prioritas pada program kerja bupati, dan sinkron dengan program pemerintah pusat adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun perekonomian masyarakat yang kokoh, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing serta meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Agam Martias Wanto mengatakan, berbagai permasalahan pembangunan di tengah keterbatasan alokasi anggaran menjadi tantangan daerah ke depan, dengan tetap mengutamakan penyelamatan kesehatan sebagai pondasi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Pasalnya, menurut sekda, efek pandemi Covid-19 yang terjadi, telah merubah berbagai sisi kehidupan.
“Dalam konteks pemerintahan juga telah memangkas bahkan membatalkan perencanaan yang sudah disusun tahun lalu,” ujarnya.
Dengan kondisi demikian, perencanaan ke depan harus siap melakukan refocusing dan realokasi anggaran sesuai situasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan tahun 2022 sangat dinamis dan akan bersifat situasional.
“Situasi (covid-19) ketidakpastian ini harus kita sikapi bersama dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah ke depannya," tukasnya. (Pen/CN)
