Lubuk Akung, CanangNews --  Pengerjaan Jembatan Kayugadang di Nagari Lubuk Alung sudah mencapai 80 persen. Kendati tinggal 20 persen lagi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rifai berpesan agar pengerjaan benar-benar teliti dan tepat waktu. Sebab, Jembatan itu akan menjadi tolak ukur BNPB untuk penyaluran hibah selanjutnya di Kabupaten Padang Pariaman.

"Tinjauan hari ini saya lihat pengerjaan berjalan baik. Jembatan ini memang kita rancang over kualitas (berkualitas sangat baik, red) dengan kajian kebencanaan. Semoga tidak ada permasalahan yang menghambat pengerjaan yang tersisa 20 persen lagi," ujar Rifai seperti dikutip Datiak.com, usai meninjau Jembatan Kayu Gadang tersebut, Selasa (17/11/2020) sore.

Kendati demikian, ia tidak ingin pengerjaan yang tersisa 20 persen mengalami kendala dan asal cepat rampung. Artinya, waktu pengerjaan yang tinggal 13 hari kontrak, harus diperhitungkan dengan bobot yang akan diselesaikan secara matang dengan konsep tertulis. "Jadi kira-kira ada sekitar 1,5 persen pengerjaan yang harus diselesaikan sampai 13 hari ke depan," katanya pula.

Untuk mencapai itu, Rifai menyarankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman serta pihak rekanan yang mengerjakan jembatan itu tidak terbawa isu-isu miring terkait proyek pembangunan tersebut. Sebab, selama ini tidak pernah ada permasalah hukum dalam pembangunan yang dilakukan menggunakan hibah BNPB.

"Kalau teman-teman LSM bertanya jelaskan dengan baik segala informasib yang mereka butuhkan. Saya, setiap rapat teknis di lokasi pembangunan seperti ini, selalu menghadirkan rekan-rekan media. Setidaknya masyarakat sekitar, sehingga mereka mengetahui sejauh mana dan kapan pengerjaan selesai," ujarnya lagi.

Menurut Rifai, keberhasilan pembangunan Jembatan Kayugadang akan menjadi tolak ukur BNPB menyalurkan hibah selanjutnya ke Padangpariaman. Contohnya Jembatan Lubuk Napa di Kecamatan Padangsago, yang juga membutuhkan perbaikan cepat. 

"Kalau ada masalah pembangunan ataupun administrasi dalam pengerjaan jembatan ini, tidak tertutup kemungkinan jembatan di Padangsago terimbas perlambatan memperoleh hibah," ujar Rifai yang juga putra asli Minangkabau.

Dalam peninjauan itu, Rifai turut meminta penjelasan seluruh pihak terkait pembangunan Jembatan Kayugadang. Di antara penjelasan dari BPBD Sumbar dan Padangpariaman, Inspektorat dan Dinas PUPR Padang Pariaman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta rekanan yang mengerjakan jembatan tersebut.

"Secara teknis, pemaparan dinas terkait sangat jelas. Semua semuai dengan apa yang sudah saya lihat hari ini," pungkas Rifai.

Sedangkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Padang Pariaman, Budi Mulya menjelaskan, pihaknya akan benar-benar mengikuti segala aturan dan petunjuk dalam pembangunan Jembatan Kayugadang. Pasalnya, jembatan itu ukurannya kini menjadi yang paling besar yang pernah dibangun Pemkab Padang Pariaman. 

"Berdasarkan penjelasan rekan-rekan di PUPR. Jembatan yang paling panjanh yang pernah mereka kerjakan sekitar 80 meter. Kalau jembatan ini kan panjangnya 108 meter," ungkap Budi yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Padang Pariaman ini.

Tidak hanya ukuran, dari penjelasan perwakilan Dinas PUPR Padangpariaman, bobot atau kualitas bangunan Jembatan Kayugadang juga sangat baik. "Pak Deputi sangat apresiasi dengan pengerjaan ini karena kualitasnya yang bagus," hematnya.

Budi menjelaskan, hal yang kemungkinan menjadi kendala pengerjaan yaitu kondisi cuaca. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi kepada rekanan, sehingga solusinya sudah jelas. "Pengerjaan ini kan ada tiga bagian. Kalau bagian ketiga tidak bisa dikerjakan saat hujan ataupun malam hari, rekanan akan kejar pengerjaan bagian kedua dan pertama. Begitupun sebaliknya," papar Budi.

Budi juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, serta rutin menyampaikan laporan kepada BNPB terkait pembangunan Jembatan Kayugadang itu. Sehingga, proses penyelesaiannya berlangsung dengan lancar dan rampung dengan hasil berkualitas tinggi. "Jembatan ini akan menjadi akses terdekat warga ke Stadion Utama Sumbar ke depannya. Jadi kualitas sangat dibutuhkan. Makanya, wajar jika BNPB menjadikan jembatan ini tolak ukur hibah berikutnya," pungkas Budi. (Hpg/ZT)