Sikabaluan Canangnews,3 penyalur BBM dengan harga sembilan hingga sepuluh ribu per liternya akhirnya ditutup dan tidak diperbolehkan beroperasi lagi
.


Pasalnya BBM subsidi yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat khususnya Siberut Utara serta Siberut Barat dijual oleh para pedagang dengan harga yang jauh berbeda dari standar penjualan yang ditentukan oleh pemerintah setempat.

Untuk daerah Siberut Utara sendiri hanya satu orang saja yang jelas surat ijinnya sementara yang lainnya tidak jelas namun sayangnya menjual harga kepada warga masyarakat dengan harga 9000-10000 per liternya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag)Mentawai,Elisa Siriparang mengatakan,Harga ketetapan untuk standar penjualan BBM subsidi untuk warga masyarakat sebesar Enam ribu empat ratus limapuluh rupiah untuk di SPBU pokai dan dijual kembali oleh pengecer mesti dengan harga tujuh ribu lima ratus perliternya.

"Tidak boleh ada permainan harga BBM subsidi ditengah masyarakat karena sudah ada ketetapan untuk menjualnya dengan harga enam ribu empat ratus lima puluh rupiah kepada pengecer juga kepada warga yang memiliki kendaraan roda dua dan empat" ungkapnya kepada Canangnews saat dimintai keterangan Jumat 13/11/20.

Dilanjutkannya,Jika ada pengecer yang memberi harga jauh dari yang ditentukan dalam standar penjualan BBM subsidi kepada warga masyarakat maka tempat tersebut wajib ditutup karena menyengsarakan.

"Saya tidak mau tau intinya harga minyak di SPBU pokai wajib enam ribu empat ratus lima puluh rupiah perliternya dan untuk pengecer yang tidak memiliki surat ijin yang sah tidak boleh menjual BBM tersebut terlebih memberi harga hingga 9000-10000 kepada warga masyarakat"sebutnya.

Elisa juga menuturkan,bahwa hal tersebut sudah disepakati dalam rapat sebelumnya sesuai ketentuan no 40 tahun 2019 untuk mendirikan sub penyalur di setiap desa namun ada kriterianya mesti berjarak 10 km dari SPBU,tuturnya.

"Sub penyalur wajib didirikan di 6 desa untuk menekan harga supaya tetap menjadi standar yang ditentukan sehingga BBM tetap habis terjaual namun pada kenyataannya Sikabaluan belum masuk 10 km dari lokasi namun masyarakat nelayan dan petani dapat mendukung untuk didrikannya sub penyalur" lanjutnya.

elisa juga menuturkan bahwa Sudah di tentukan harga untuk Sikabaluan sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah,di Simalegi Kecamatan Siberut barat seharga 12000 perliternya.

"Saya berani segel itu SPBU jika tidak sesuai dengan standar ketentuan penjualan BBM subsidi kepada warga masyarakat Siberut utara karena saya tidak mempunyai kepentingan didalamnya "tegas Elisa.

Disisi lain,Jultan mengatakan bahwa harga di SPBU ada dua yang diberikan kepada warga masyarakat pertama seharga enam ribu empat ratus lima puluh rupiah dan yang kedua sebesar tujuh ribu limah ratus rupiah.

"Bukan hanya itu saja pihak SPBU juga menganggap rapat kemaren itu tidak sah karena tidak di hadiri oleh camat Siberut Utara sehingga dinilai tidak memiliki kekuatan penuh" cetusnya.

Sementara Monang petugas di SPBU pokai mengatakan bahwa dirinya sudah menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjual BBM subsidi dengan harga enam ribu empat ratus lima puluh rupiah.

"Kita tetap menjual minyak dengan harga enam ribu empat ratus lima puluh rupiah kepada  setiap warga masyarakat yang membelinya sehingga terkejut mendengar bahwa penjualan sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah kepada pengecer itu bukan urusan saya"sebutnya.

Masalah kenaikan harga di pengecer itu tidak ada kaitannya dengan yang di SPBU sehingga kita  tetap konsisten dengan apa yang disampaikan.

"Sehingga hal tersebut diantisipasi supaya tidak ada penjual ilegal dengan memanfaatkan jeregen sebagai ajang menjual kepada warga masyarakat dengan harga 9000-10000" tuturnya.

Untuk itu kata Monang,bahwa setiap jeregen warga tidak bisa dilayani sepanjang motor masih bisa diisi dengan catatan untuk kebutuhan bahan kendaraan roda dua,mesin bot,dan roda empat.

Dari pantauan Canangnews dilapangan bahwa benar minyak eceran untuk sementara tidak beroperasi dengan harga yang tidak sesuai.

Elisa mengingatkan jika ternyata dalam perjalanan masih ada kecurangan maka sesuai kesepakatan dari BPH Migas dengan Polri untuk menindak langsung karena sudah ada kerjasama.

Hingga berita ini diturunkan untuk kebijakan terhadap warga kecil dengan jeregen kepala dinas terkait akan kembali mendiskusikan bersama bos besar SPBU.(JS)