Catatan Zakirman Tanjung
 |
| Drs H Edwar Imusman MM |
HARI-H Pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia tinggal enam hari lagi. Di antaranya termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 11 bupati dan wakil bupati serta dua walikota dan wakil walikota di Provinsi Sumatra Barat. Hari-hari terakhir ini – dapat dipastikan – pasangan calon (paslon) berikut tim pemenangan dan para relawan masing-masing akan semakin gencar berkampanye.
Meskipun bukan bagian tim kampanye atau relawan paslon manapun, saya senantiasa mencermati tahapan demi tahapan pilkada ini, bahkan semenjak tahun 2005 – saat pilkada langsung pertama dilaksanakan. Begitu banyak fenomena menarik yang patut disikapi, minimal untuk dipahami. Pilkada, kemudian pemilihan presiden (pilpres) langsung mulai tahun 2004, telah menyebabkan rakyat menjadi politisi.
Minggu (29/11/2020) pagi, saya berbincang lepas dengan Drs H Edwar Imusman MM – seorang yang saya kira sangat berpengalaman di ranah pemerintahan. Ia pernah menjadi camat pada sejumlah kecamatan di kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatra Barat hingga mengepalai beberapa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) / organisasi perangkat daerah (OPD).
Walau sama-sama berdomisili di Kota Padang, saya belum pernah bertemu dengan Pak Edwar. Meski demikian, saya mengamati pemikiran-pemikirannya melalui grup media sosial seperti facebook dan whatsapp. Mendadak, muncul keinginan saya menelepon beliau setelah mendapati postingannya di suatu grup whatsapp.
Ternyata Pak Edwar teman berbicara yang ‘nyambung’. Kami berbincang nyaris selama satu jam, persisnya 45 menit lebih 55 detik mulai pukul 05.59 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Setelah memperkenalkan diri dan bersilaturrahim, saya meminta pendapat atau pandangannya tentang banyak hal terkait pilkada seperti kecendrungan masyarakat memilih pasangan calon gubernur & wakil gubernur, bupati & wakil bupati serta walikota & wakil walikota.
Pria kelahiran 12 April 1961 ini mula-mula mengisahkan pengalamannya sebagai camat Bayang, Pancung Soal, Batang Kapeh dan Linggo Sari Baganti mulai tahun 1990. Kemudian, ia pindah tugas ke Pemerintah Kota Padang dan diberi amanah sebagai Kepala Terminal Regional Aie Pacah, Kepala Bidang pada beberapa SKPD/OPD, Camat Padang Selatan dan Padang Barat hingga dipromosikan ke eselon II sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PP KB) tahun 2011 serta beberapa kepala OPD lain.
Berdasarkan pengalamannya, kata Edwar, ia menyatakan pemerintahan daerah selayaknya dipimpin oleh figur birokrat yang memiliki pengalaman bertugas di lembaga-lembaga pemerintahan. Sebab, dengan posisi kepala (dan wakil kepala) daerah, jajaran yang dipimpinnya adalah para birokrat pada semua lini pemerintahan. Dengan kata lain, hanya birokrat-lah yang memahami birokrasi.
“Itu pada suatu sisi. Sedangkan pada sisi lain, seorang birokrat (senior) diyakini lebih memahami aspirasi atau harapan rakyat yang dipimpinnya. Hal itu dikarenakan pengalaman si birokrat bersentuhan langsung sebagai pelayan (abdi) masyarakat. Birokrat senior tahu benar apa kebutuhan masyarakat dan ini akan mempengaruhi arah kebijakannya dalam memimpin,” ujar Edwar Imusman.
Ia mengaku sudah memantau kemauan mayoritas masyarakat Provinsi Sumatra Barat, baik melalui diskusi di berbagai forum maupun dengan berkomunikasi langsung dan melalui media sosial. “Kesimpulan yang saya peroleh, ternyata masyarakat Sumatra Barat menghendaki dipimpin kembali oleh birokrat.”
Dengan kata lain, lanjut Edwar, masyarakat Sumatra Barat menghendaki sirih kembali ke gagangnya, pinang kembali ke tampuknya. (***)
