Subscribe Us

header ads

Komite I DPD RI Minta Menteri Desa PDTT Percepat BLT-Dana Desa


Jakarta, CanangNews -- Kecekatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merevisi aturan prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan pandemi corona virus disease (covid)-19 perlu didukung penuh. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sangat mengapresiasi efektifitas dan efisiensinya. 

Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa SIP MH usai rapat kerja virtual antara Komite I DPD RI dengan Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Ikut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Menteri beserta Dirjen Kemendes PDTT dan 22 Anggota Komite I DPD RI. "Langkah cepat yang diambil Mendes PDTT untuk merevisi Permendes No.11 Tahun 2019 dengan Permendes No.6 Tahun 2020 sangat kita apresiasi. Efektif dan sangat efisien," ujarnya.

Leonardy menyebutkan, Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tersebut mengakomodir upaya pencegahan dan penanganan covid-19 dengan menggunakan dana desa. Dananya sudah di desa (atau nagari di Sumbar). Peraturannya dilengkapi dengan tiga pasal (1, 8 dan 8A) dan dua lampiran yaitu Lampiran I dan Lampiran II yang berisi acuan cukup lengkap dan komprehensif tentang penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

"Di dalamnya ada klausul pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebesar Rp600.000 perbulan perkepala keluarga. BLT-Dana Desa ini diberikan selama tiga bulan," ujarnya.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024 ini mengungkapkan, dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 juga diberikan syarat penerimanya. Mereka yang berhak atas BLT-Dana Desa haruslah mereka yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, bukan penerima program jaring pengaman sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun kartu prakerja, serta memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Di dalam lampiran, ulas Leo, bahkan ditegaskan data penerima ini dikumpulkan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diketuai Kepala.Desa /Walinagari dan wakil ketuanya Ketua Badan Permusyawaratan Desa / Nagari. Data  yang dikumpulkan berbasis dusun/jorong/korong atau RT. Tim pengumpul data beranggotakan tiga orang agar pendataan lebih baik, lebih cermat dan jauh dari mengutamakan kerabat dekat.

"Data yang dikumpulkan haruslah dibawa ke musyawarah khusus desa/nagari untuk diputuskan siapa saja yang berhak menerima BLT-Dana Desa di nagari/desa mereka. Hasil musyawarah ini dilaporkan ke Bupati/Walikota untuk sinkronisasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," katanya lagi.

ia pun mengungkapkan, DPD RI mendapatkan kenyataan di lapangan bahwa ada dana desa yang belum cair, ada yang hasil musyawarah  desanya yang belum disetujui oleh bupati / walikota mereka. 

Oleh karena itu, Leonardy dan rekan-rekan meminta Menteri Desa PDTT untuk memudahkan dan mempercepat pencairan  BLT-Dana Desa, minimal melakukan upaya percepatan yang diperlukan, agar masyarakat terdampak covid-19 bisa segera mendapatkan bantuan tersebut dan walinagari atau kepala desa tidak bermasalah dengan hukum nantinya.

"Percuma Menteri Desa PDTT mengupayakan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 dari desa-desa, menjadikan desa sebagai upaya ketahanan terhadap ancaman covid-19, jika pencairan dana terkendala dan pada akhirnya menyebabkan kepala desa /walinagari berurusan  pula dengan penegak hukum, padahal mereka bertindak atas nama kemanusiaan," tegasnya. 

Makanya, kata Leonardy, Kemendes PDTT didesak untuk mempercepat pencairan dana desa bagi daerah yang belum dan mempercepat penyaluran BLT-Dana Desa itu. Sebab hal ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat, apalagi mereka yang benar-benar terdampak covid-19. 

Pada kesempatan itu, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi walinagari-walinagari dan kepala desa di Sumbar terkait penggunaan 25-35 persen dana desa untuk BLT-Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta mengaktifkan Relawan Desa Lawan Covid-19.

Terkait hal itu, Menteri Desa PDTT Drs Abdul Halim Iskandar M.Pd menyebutkan, pemerintah berupaya melakukan percepatan pencairan dan penyaluran dana desa untuk penanganan dan pencegahan covid-19. Pemerintah lewat Kemendes PDTT melakukan pendekatan kesehatan dan ekonomi bagi desa. Kesehatan lewat pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19. Sedangkan penanganan ekonomi lewat BLT-Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa.

Menteri menegaskan acuan bagi walinagari adalah DTKS. Filter kedua yang disiapkan adalah musyawarah khusus desa. Musyawarah desa ini perlu untuk mengevaluasi.dan validasi data yang dikumpulkan Relawan Desa Lawan Covid-19 sekaligus meminimalkan kesalahan dan bantuan lebih tepat sasaran dan harus disesuaikan dengan Protocol Covid-19.

"Semua telah kita antisipasi. Kita beri waktu lima hari sebagai jeda antara keputusan musyawarah desa dengan melaporkan ke bupati / walikota lewat camat. Lebih lima hari, silakan jalan. Ini bentuk pressure agar tidak ada yang memperlambatnya," tegas Abdul Halim Iskandar.

Bahkan pencairan BLT-Dana Desa tidak menunggu peraturan bupati.  Acuan juklak dan juknisnya adalah Permendes. Asalkan sudah mengacu kepada DTKS, mengacu pada batasan di Permendes dan sudah dikumpulkan dengan baik serta merupakan hasil musyawarah desa, Kepala Desa sudah bisa mencairkan BLT-Dana Desa.

"Jika data-data benar-benar rigid, valid, tapi dananya masih kurang. Bolehkah kepala desa menambah? Jawabnya boleh," tegas Menteri.

Kepala desa bahkan diberikan keleluasaan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT.  Termasuk soal BLT-Dana Desa bisa diberikan secara tunai maupun non tunai. Tapi harus diberikan per satu bulan. Jika ada keterlambatan tetap harus satu bulan dulu, baru setelah beberapa minggu kemudian diberikan satu bulan lagi. 

Dia mengharapkan semua pihak dapat mengamankan kebijakan ini untuk masyarakat terdampak Covid-19 dan mendukung kebijakan untuk tidak mudik tahun ini guna memutus mata rantai Covid-19. (Z/ZT)



Posting Komentar

1 Komentar

  1. Alhamdulillah hang leo,, telah memperjuangkan kesulitan walinagari dalam mengakomidir nilai nilai kearifan lokal,, terutama bagi nagari yang padat penduduk penetapan besaran bantuan ditetapkan melalui musyawarah desa,, atau sama dg jumlah bantuan yang diberikan pemerintah provinsi dan kabupaten,, sebah bila terjadi perbedaan jumlah ini juga bisa menjadi kecemburuan di tingkat masyarakat,, sehingga seuai himbau presiden selyruh warga yang kena dampak dan rentan miskin akibat Covid19 bisa terbantu,, wassalam Ketum Forwana Kab Solok..

    BalasHapus