Subscribe Us

header ads

Covid-19: Pemerintah Harus Bantu Semua Warga, Termasuk PNS dan Orkay

Ulasan Bagindo Yohanes Wempi
CORONA Virus Desease 2019 (Covid-19) atau virus corona telah menghancurkan semua sendi perekonomian, sendi pendapatan warga. Semua warga yang bekerja di perusahaan atau sektor swasta akan terkena pemutusan hubunga kerja (PHK) dan sudah ada yang dirumahkan semenjak covid-19 merajalela.

Dampak PHK ini semua warga mengalami krisis financial dan mulai bangkrut. Situasi ini terjadi tidak hanya di kalangan warga yang miskin, warga yang dahulunya kaya pun ikut terdampak. Penghasilan mereka berkurang bahkan anjlok.

Beberapa hari lalu viral di media sosial (medsos), ada warga menengah ke atas dengan gaji Rp80 juta menjadi trending topic di twitter. Seorang warganet bercerita tentang temannya, seorang pegawai swasta, yang bergaji Rp80 juta perbulan. Ini adalah kisah tragedi yang dibagikan akun @parsiholan. 

Temannya, kata dia, terkena badai PHK yang kini tengah terjadi akibat wabah virus korona baru COVID-19. Si teman kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang memukul rumah tangganya karena mendadak semua kebutuhan jadi sulit dipenuhi. Cicilan rumah, kredit mobil dan semua kebutuhan rumah tangga yang tinggi mendadak tak bisa dipenuhi alias bangkrut.

Warga yang terkena dampak virus corona baru 2 bulan dirumahkan, rumah tangganya langsung berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Sewaktu masih bekerja mereka bisa bayar kredit mobil mewah Rp25juta sebulan, bayar KPR rumah di kota wisata harga Rp3 miliar bisa dibayar tiap bulan dan bayar-bayar yang lainnya.

Kondisi di atas sebenarnya sekarang banyak terjadi ketika virus corona mewabah. Apalagi kehidupan usaha dan bisnisnya memakai putran pinjaman bank dan hanya mengandalkan gaji perbulan. Barang tentu semua ini akan terasa berat jika sekarang semua usaha stop dan tidak jalan.

Namun, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai BUMN yang memiliki penghasilan atau gaji sudah diatur negara masih bersyukur. Lain dengan PNS yang saat ini masih membayar cicilan bank akibat meminjam untuk beli rumah, biaya anaknya kuliah, modal usaha, kredit kendaraan dan lainnya, tentu ikut terdampak. Hanya saja, mereka tak memperlihatkan keluhan.

Sewaktu keadaan normal PNS/ASN masih ada kegiatan dan penghasilan tambahan. Misalnya mendapatkan tambahan honor dari kegiatan dalam bentuk perjalanan dinas atau tugas lain. Sekarang, akibat wabah virus corona, penghasilan tambahan itu tidak ada lagi, semua anggaran diarahkan untuk penanganan dampak covid-19.

Uraian di atas merupakan beberapa contoh warga yang terkena dampak dari akibat virus corona ini. Jika penulis uraikan satu persatu mungkin butuh lautan jadi tinta dan batang kayu jadi kertas dan penanya. Begitu kira-kira kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi ini perlu diungkap dengan jujur agar semua orang tahu kondisi warga Indonesia saat ini.

Kita tahu bahwa kondisi warga terdampak semua, maka pemerintah mesti secepatnya membantu warga tanpa pandang bulu, tanpa perlu mempertimbangkan mereka punya rumah bagus atau reyot, kendaran bagus dan lainnya. Bantu rata semua sesuai dengan kebutuhan makan, listrik, air (kebutuhan dasar) selama penangan virus corona selesai.

Saat ini jangan menggunakan indikator dalam memberi bantuan seperti ketika kondisi negara ini dalam keadaan normal. Tetapi berpikirlah bahwa semua tidak normal. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya membantu semua warganya dengan bantuan langsung tunai (BLT) dan sembilan bahan kebutuhan pokok (pokok) untuk bertahan hidup sampai situasi kembali normal. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu meniru negara tetangga seperti Malaysia, Australia, USA dan Jepang yang menerapkan kebijakan membantu semua warga negaranya tiap bulan selama penerapan lockdown.

Pemerintah negara-negara tersebut memperlakukan sama seluruh  warganya ketika memberlakukan darurat kesehatan nasional. 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Daerah seperti Sumbar idealnya bertindak seperti itu juga, memberikan bantuan yang sama kepada semua warga, termasuk PNS dan orang kaya, misalnya berupa BLT Rp.600 ribu, kecuali warga yang menolak. 

Dalam kondisi sekarang tak ada si miskin atau si kaya, bagi rata saja, semua dapat. Jangan lakukan dikotomi antar warga negara dalam kondisi sekarang ini. Apalagi jika mau jujur, dalam keadaan normal justru orang-orang kaya (orkay) ini yang banyak menyumbang ke negara, mereka membayar pajak paling besar. 

Nah, dengan kondisi saat ini jika  pemerintah membantu mereka, kecuali orang kaya yang tidak mau menerima bantuan. 

Warga sudah mulai linglung, warga sudah merasa beban hidupnya berat. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota jangan sibuk dengan data dan data yang terdampak atau tidak. 

Ingat, masukkan semua warga ke dalam data terdampak, bantu mereka semua  dengan dana BLT, semua warga negara / kepala keluarga,  kecuali yang menolak karena mengingat Al-Qur'an surah ke-14 Ibrahim ayat 7 [*]

Posting Komentar

0 Komentar