Padang, CanangNewsPemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Barat dan diterima oleh Pejabat Bupati Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumbar, Padang, Kamis (12/11/2020).

Pada kesempatan itu Adib Alfikri mengatakan, Opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2019 merupakan bentuk komitmen daerah dalam melaksanakan amanat peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

“Opini WTP ini tentunya menjadi semangat dan bentuk komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” ujar Adib Alfikri.

Ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah bekerja keras selama ini sehingga Pemkab Padang Pariaman bisa meraih predikat Opini WTP.“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan keseriusan serta semangat pantang menyerah dari rekan-rekan OPD, tentunya juga atas sinergitas antara eksekutif dan legislatif, untuk selalu memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga kita bisa meraih predikat WTP ini,katanya lagi.

Pada kesempatan itu Adib mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi dalam mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2020.

“Di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan banyak tantangan, mulai dari pandemi covid-19 yang dalam penanganannya banyak menguras pikiran, tenaga dan biaya sehingga refocussing APBD tahun anggaran 2020 telah beberapa kali dilakukan, ulas dia.

Dia menambahkan, selain masalah pandemi covid-19 yang melemahkan perekonomian nasional dan daerah, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah membawa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari stakeholder dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, saya yakin Aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pasti bisa menghadapi semua tantangan tersebut demi kemakmuran masyarakat Kabupaten” ujar Adib yang didampingi Inspektur Hendra Aswara dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Masri. 

Oleh karena itu, Adib juga meminta dukungan dan kerjasama yang sungguh-sungguh kepada semua pihak, mulai dari OPD, DPRD hingga seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan predikat Opini WTP di masa-masa yang akan datang.


Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudjo Nugroho, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Pemkab Padang Pariaman atas penghargaan dari Kementerian Keuangan.

“Ini merupakan amanat dari Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan penghargaan Opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman," ungkapnya.

Heru juga menyatakan, tahun 2020 ini mempunyai tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan predikat WTP karena adanya pandemi covid-19, sehingga dibutuhkan kerja keras, komunikasi dan sinergitas antara semua pihak. Meski demikian, Opini WTP tentu bukanlah segalanya. Namun, hal tersebut menjadi indikator akan pentingnya tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, predikat yang diraih tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Laporan keuangan yang baik tentulah penting. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu setiap rupiah anggaran yang kita kelola dapat bermanfaat bagi masyarakat, katanya mengakhiri.  (R/ZT)